Sambutan Kepala Madrasah

Selasa, 15 Januari 2019

BAHAYA LATEN KORUPSI (DANA PENDIDIKAN)

Oleh: Tubagus Saputra
Pegiat Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia


Korupsi Dana Pendidikan
Ketika negara jepang hancur akibat peristiwa bom atom pada Perang Dunia ke II, Kaisar Hirohito menanyakan kepada rakyatnya ada berapa guru yang tersisa di negaranya. Suatu tindakan yang bukan tanpa alasan berarti, melainkan sungguh tindakan pengambilan keputusan tindakan yang cerdas yang dilandasi oleh keinsyafan kepada betapa pentingnya Pendidikan. Lewat jalur Pendidikan itu lah Jepang kembali memulai peradabannya, bahkan kini Jepang menjadi negara termaju di dunia. Jika dan hanya jika melalui Pendidikan, suatu Peradaban itu bisa kembali di bangun.
Pendidikan menjadi pilar kehidupan. Suatu kehidupan mungkin saja suram dengan adanya pendidikan, akan tetapi lebih suram lagi jika tanpa adanya pendidikan. Betapa negara yang bagus sistem pendidikannya akan menghasilkan kehidupan warga negara di dalamnya pun relatif lebih baik daripada yang tidak. Sebut saja misalnya, negara Finlandia yang termashur karena kepopuleran sistem pendidikannya yang terbaik di dunia sehingga kehidupan warga negara di sana relatif lebih baik meski pun tidak seadidaya negara USA atau Rusia, tetapi warga negaranya hidup dalam kondisi berkecukupan. Oleh karena itu, tidak heran jika negara selalu memasukan pendidikan ke dalam agenda penyelenggaraan negaranya.
Lain di Finlandia lain pula di Indonesia. Di Indonesia faktanya justru bidang pendidikan menjadi komoditi terpanas dalam konteks korupsi. Seperti dikatakan  oleh wakil ketua KPK Basaria Pandjaitan bahwa fakta yang ada di KPK menemukan 20 persen dari APBN merupakan anggaran pendidikan yang tidak bisa tidak untuk bebas dari kontaminasi korupsi, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. (Di Kutip dari sumber detiknews, edisi 19 Maret 2018). Terbaru adalah kasus perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Cianjur, Jawa Barat, Irvan Rivano Mochtar atas dugaan menerima suap dana alokasi khusus (DAK) menjadi salah satu bukti bagaimana kepala daerah masih saja terjebak kilau-kilauan dan manisnya dana pendidikan.  Sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa tanpa tedeng aling-aling pendidikan di Indonesia terhambat kemajuannya akibat ulah segelintir oknum yang memiliki kekuasaan memonopoli dan mengambil keputusan tetapi lemah rasa tanggung jawab terhadap keselamatan nasib bangsa ke depan. 

Pesan Pendidikan
Merujuk catatan Indonesian Corruption Watch, terungkap bahwa selama kurun waktu 2006-2015, ada sekitar Rp 1,3 triliun dana pendidikan yang dikorupsi. Sepanjang tahun itu pula, ada 425 kasus yang masuk kategori korupsi. Bahkan, ada 17 objek yang menjadi sasaran korupsi. Di antaranya, sarana dan prasarana sekolah. Tingginya angka temuan tersebut mengonfirmasi bahwa negeri ini tengah didera oleh ancaman darurat korupsi pendidikan. Sektor pendidikan tidak hanya menjadi simpul utama dalam mencerdaskan generasi bangsa, tetapi juga menjadi ladang basah bancakan korupsi. Bagaimana tidak, dengan kucuran dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang mencapai hingga 20 persen, tentu menjadi kue menjanjikan bagi calon koruptor. Bahkan, bagi calon koruptor, kebijakan di dunia pendidikan akan terus dikuliti demi keuntungan tunggal (Di Catut dari sumber  Republika.co.id edisi, Kamis 20 Desember 2018).
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Dr. Cecep Darmawan, M.Si.,M.H mengatakan bahwa pendidikan pada hakikatnya berupaya mengalihkan generasi muda dari kondisi kegelapan menuju pencerahan, dari kebodohan dan kedunguan menjadi pencerdasan dan literasi. Pendidikan pun sekaligus akan meningkatkan nurani dan akal sehat . nilai-nilai pendidikan sejatinya akan melawan nilai-nilai koruptif (sumber : Pikiran Rakyat, Edisi Sabtu 22 Desember 2018). Oleh karena itu, Semestinya pendidikan terbebas dari tindakan korupsi, baik secara institusi maupun praktiknya, sebab bidang pendidikan merupakan garda terdepan untuk mendidik anak-anak bangsa.
Terakhir, penulis ingin menutup dengan pernyataan bernada satir dengan harapan timbul keinsyafan untuk tidak lagi ada pihak-pihak yang berkehendak untuk mengkorupsi dana pendidikan sebagai berikut : Peradaban lahir karena pendidikan. Tetapi Pendidikan juga merupakan lahan yang amat basah untuk korupsi. Korupsi itu semacam penyakit sosial yang merusak peradaban. Maka dengan demikian, untuk menghancurkan peradaban suatu bangsa. Korupsi saja dana pendidikannya.
Semoga Pendidikan bangsa ini, diridhoi oleh Allah Swt.  

Referensi :
Surat Kabar Pikiran Rakyat, Edisi Sabtu 22 Desember 2018