Sambutan Kepala Madrasah

Senin, 22 Agustus 2016

Hati yang Dibujuk

Oleh : Prof. Dr. H. Karim Suryadi, M.Si.
Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat, Dekan FPIPS UPI dan Dewan Penasehat IKA PKn UPI

Sumber : Pikiran Rakyat
“MAU pulang, pulang saja”, begitu respon Presiden Joko Widodo saat ditanya salah seorang profesional Indonesia yang bekerja di bidang teknologi informasi di Silicon Valley, San Francisco, tentang kemudahan apa yang akan diberikan pemerintah kepada anak-anak muda kreatif yang telah memiliki jejaring untuk mengembangkan ekonomi digital di Tanah Air. 

Seperti dirilis Tim Komunikasi Presiden dan dikutip berbagai media, Presiden meminta anak-anak muda Indonesia, khususnya yang berada di Amerika Serikat, untuk pulang dan mengembangkan usaha di Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan Jokowi saat kunjungan ke Amerika dan bertemu dengan Diaspora Indonesia di Auditorium Palace of Fine Arts, San Francisco, Selasa 16 Februari 2016.

Keinginan Presiden untuk memanggil pulang para profesional yang bekerja di luar negeri kembali diungkapkannya di Jakarta, 18 Agustus lalu, saat bertemu dengan para teladan nasional dalam rangkaian Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan. Presiden menyayangkan, keahlian para profesional yang amat dibutuhkan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan bangsa.

Apa yang dilontarkan Presiden bukanlah hal baru. Bahkan keberadaan profesional Indonesia yang tertahan pulang, atau sengaja pergi akibat peralihan rezim Orde Lama ke Orde Baru, telah lama menjadi bahasan dalam berbagai forum, termasuk menjadi kajian Dewan Ketahanan Nasional. Namun ketika transisi menuju demokrasi kian terlembagakan seiring dicetuskannya reformasi pada dekade 90-an, mereka tidak pula tertarik pulang ke Tanah Air. Bahkan jumlah profesional yang bekerja di luar negeri potensial bertambah seiring dengan arus globalisasi yang kian masif dan diterapkannya standar dan pengakuan global atas kompetensi yang diperolah para lulusan perguruan tinggi di berbagai negara.
Masyarakat Indonesia sangat menghargai prestasi, meski penghargaan itu tidak sepenuhnya tercermin dari sistem penggajian atau jaminan karier sebagaimana diberlakukan di negara lain. Karena itu, bila belakangan ribut soal pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentulah perkaranya bukan menyepelekan kepakaran, atau menafikan keahlian yang dimiliki yang bersangkutan. Kegaduhan yang mencuat semata menyoal prosedur seleksi, yang seakan mengabaikan sesuatu yang seharusnya sudah “bersih” sebelum pelantikan dilakukan.

Hikmah di balik kasus Arcandra adalah amplifikasi jumlah dan kiprah profesional muda cemerlang di luar negeri. Keberadaan mereka adalah buah dari globalisasi, yang membuka peluang terjadinya “brain circulation”, pertukaran keahlian antar bangsa.

Untuk menarik mereka tidak cukup menawarkan kesempatan berkarier, atau menggodanya dengan janji-janji peluang lewat projek yang diprogramkan pemerintah. Mereka adalah sosok-sosok muda yang memiliki peluang, sekaligus mendapatkan penghargaan atas apa yang mereka usahakan di luar negeri.

Secara logika sulit mengajak mereka pulang, dan merintis usaha dalam iklim yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan diri mereka. Hanya rasa keindonesiaan yang akan menggugah mereka kembali. Mereka adalah kelompok yang harus “diikat hatinya” (al mu’allafatu quluubuhum).

Seruan pulanglah karena kami membutuhkan Anda takkan mendorong mereka kembali, jika apa yang kita pikirkan tidak terasa dalam detak sanubari mereka. Lagi pula, bukankah dalam bidang lain kita malah sengaja mengirim tenaga kerja ke luar negeri, meski tak jarang di sana mereka mendapatkan perlakuan kurang baik ?

Memanggil diaspora Indonesia pulang tidak lebih urgen ketimbang membuka peluang pengembangan diri bagi profesional muda kreatif di tanah air, memperbaiki iklim usaha dan berinvestasi, serta menata jenjang karier dan sistem penggajian yang menghargai prestasi. Dengan atau tanpa profesional muda kreatif yang kini masih berkiprah di luar negeri, keharusan membuka peluang dan meningkatkan daya tarik pengembangan ekonomi digital di tanah air menjadi keharusan bila kita tidak ingin menjadi bangsa yang tercecer di belakang kemajuan negara lain.

Terlepas dari persepsi personal tentang kemudahan mengembangkan diri di Tanah Air serta penghargaan atas prestasi dan kompetensi, terdapat penyakit menahun yang malah terus menguat. Penyakit yang mewujud dalam orientasi gila Barat (westronomia). Bukan saja pada hal-hal yang prestisius, namun apa pun yang datang dan terkait Barat (baca: asing) cenderung dihargai lebih tinggi ketimbang produk lokal. Disorientasi semacam ini bukan hanya mengidap para pemuja merek asing, tetapi juga para pengguna jasa profesional. 

Gaji para pemain asing yang berlaga di kompetisi sepak bola domestik jauh lebih tinggi dibanding pemain lokal meski kemampuan dan skill mereka tidak begitu berbeda. Bahkan belakangan santer terdengar para pekerja kasar yang datang dari luar negeri konon dibayar lebih mahal ketimbang buruh lokal. Meski keberadaan pekerja asing ilegal (yang bekerja pada bidang-bidang yang dapat dikerjakan tenaga lokal) ditepis pemerintah, namun kabar ini terus bergulir, bahkan terdengar dari mimbar khutbah Jum’at.

Para profesional muda unggul yang berkiprah di luar negeri adalah anak-anak bangsa yang hidup menurut pilihan dan kata hatinya. Tantangan mereka adalah soal menimbang peluang, mengkalkulasi reward yang diterima, dan memaksimalisasi pengembangan jejaring global. Lalu bagaimana dengan nasib anak bangsa yang nyaris tidak memiliki pilihan, yang bergumul dengan lumpur di sudut-sudut kampung yang tergusur, dan menjalani hidup layaknya keharusan meminum air meski mereka tidak merasakan dahaga ?***