Sambutan Kepala Madrasah

Senin, 26 November 2018

Yuyus Kardiman Jadi Narasumber Workshop di Universitas Palangkaraya

Yuyus Kardiman (paling kiri) saat tampil menjadi narasumber
Alumni PKn UPI angkatan 1993 yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta, Yuyus Kardiman belum lama ini menjadi narasumber workshop. Ia menyampaikan materi tentang Penguatan Pendidikan Pancasila bagi para dosen MKU di Universitas  Palangkaraya.

Tema worskhop bertajuk "Pengembangan Model Kolaboratif Proyek Melayani Berbasis Nilai Huma Betang  pada Aplikasi Tabela Sebagai Strategi Memperkuat Kohesi Nilai-nilai Pancasila"

Mantan aktifis kampus tersebut seringkali tampil pada acara seminar atau workshop pada kegiatan dosen, guru, dan mahasiswa. Dalam forum MGMP PPKn Yuyus juga sering menjadi instruktur dengan materi inovasi pembelajaran PKn.



Karim Suryadi Dapat Penghargaan Narasumber Kooperatif

Karim Suryadi saat menerima penghargaan dari IJTI Jabar

www.ika-pkn-upi.org | Kembali, alumnus PKn UPI menorehkan prestasi membanggakan. Karim Suryadi yang kesehariannya berprofesi sebagai dosen UPI mendapatkan penghargaan sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam acara 'Malam Anugerah Tokoh Jawa Barat 2018'. Karim dinobatkan sebagai narasumber kooperatif. Penghargaan itu diberikan oleh Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia Jawa Barat (IJTI Jabar).   

Selain Karim tokoh yang mendapatkan penghargaan diantaranya Ridwan Kamil, Ahmad Heryawan, Agung Budi Maryoto, Dede Yusuf Macan Efendi, Didi Turmuji, Dedi Mulyadi dan lainnya. Jumlahnya sebanyak tiga belas orang.

Malam anugerah tokoh Jabar itu digelar di Hotel El-Royal, Kota Bandung, Sabtu (24/11/2018) lalu dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 

Karim bersaama isteri tercinta
Saat menerima penghargaan, Karim didampingi isteri tercintanya, Tusti Setiawati yang juga adik angkatan saat kuliah di PKn UPI. 

“Alhamdulillah.. tugas kita bekerja dengan baik, jangan berharap sanjungan apalagi atas sesuatu yang sudah menjadi tugas kita. Berusahalah melakukan sesuatu yang melampaui tugas selagi tidak dilarang (mubah), karena itu tambahan amal,” ujarnya.

Ia menambahkan baginya menjadi nara sumber merupakan panggilan nurani untuk menjaga marwah ruang publik tetap merdeka dengan gagasan menjadi penghelanya. 

“Lebih dari itu, menjadi nara sumber harus siap dengan jawaban atas pertanyaan tak terduga. Untuk menyiapkannya membacalah setiap saat,” terang Dekan FPIPS UPI periode 2010-2015 itu.

Segenap keluarga besar IKA PKn UPI turut bersyukur dan bangga. Terus berkarya untuk bangsa. Semoga prestasi Karim ini menginspirasi para alumni PKn lainnya.
(Deni KurniawanAs’ari/IKAPKNUPI)

Selasa, 13 November 2018

CPNS dan Potret Buram Lapangan Pekerjaan Kita

Oleh: Dadan Rizwan Fauzi, S. Pd
Alumni PKn UPI dan  Mahasiswa Parcasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

Akhir-akhir ini berita lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat terutama, para pencari kerja. Setelah Empat tahun tidak dibuka karena ada program moratorium, akhirnya lowongan CPNS kembali dibuka pada tahun ini. Kehadiran test CPNS yang saat ini sedang berjalan bagaikan oase di gurun pasir bagi para pencari kerja. 

Lowongan CPNS tersebut memberikan secerca harapan bagi masyarakat di seluruh tanah air yang mengidam-idamkan menjadi abdi negara. Pasalnya setiap warga Negara memiliki hak yang sama dalam memperebutkan formasi CPNS tanpa membedakan agama, ras, suku dan golongan. Selain itu hak warga Negara untuk mengikuti seleksi tersebut juga dijamin oleh konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2), yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pada lowongan CPNS tahun ini tersedia ribuan formasi dari berbagai instansi pusat maupun daerah. Seperti yang dilansir oleh www.liputan6.com terdapat 76 K/L dan 525 pemda yang resmi mengumumkan pembukaan seleksi CPNS 2018, dengan jumlah total formasi tersedia 238.015. Berdasarkan perhitungan tersebut, 51.271 posisi di antaranya akan ditempatkan di pemerintah pusat. Sementara 186.744 lainnya diperuntukkan bagi instansi daerah. Adanya persebaran lowongan CPNS di berbagai instansi di pusat maupun di daerah menjadi magnet tersendiri bagi para pencari kerja.

Potret angka Pengangguran
Ketatnya persaingan dalam seleksi CPNS tidak dapat terhindarkan, hal tersebut dapat terlihat dari data Badan Kepegawaian Negara ( BKN) yang dimuat dihalaman kompas.com, tercatat sebanyak 4.436.694 akun pelamar di situsweb sscn. bkn.go.id, dan ada sebanyak 3.627.981 orang yang akan menjalani tahapan verifikasi oleh instansi terkait dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam seleksi administrasi yang dirilis oleh BKN.

Fenomena ini tidaklah mengherankan, mengingat jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia per Februari 2018 berjumlah 6,87 juta orang atau 5,13%. Angka ini turun sekitar 2% dibandingkan dengan Februari 2017 yang berjumlah 7,01 juta orang atau 5,33%. Jika dilihat menurut tingkat pendidikan, maka persentase pengangguran tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8,92%. Sedangkan untuk pendidikan SD ke bawah angkanya 2,67%, lalu sekolah menengah pertama (SMP) 5,18%, sekolah menengah atas (SMA) 7,19%, diploma I-III sebesar 7,92%, dan Universitas 6,31%.

Meskipun secara data statistik tingkat penggangguran di Indonesia mengalami penurunan, namun secara keseluruhan angka pengangguran ini masih bisa dikatakan cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena tidak sesuainya kompetensi ilmu dengan kebutuhan di dunia kerja dan kualifikasi yang dimiliki. Selain itu, tidak seimbangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap masih menjadi faktor utama.

Kemudian, penyebab utama tingginya pengangguran terlebih pengangguran terdidik yang bergelar sarjana adalah mindset ketika lulus dari perguruan tinggi, sebagian besar lulusan perguruan tinggi hanyalah berkeinginan menjadi pencari kerja (job-seeker) dan jarang yang berkeinginan menjadi pencipta kerja (job-creator) sehingga seringkali mengesampingkan kemampuan dan potensi diri para sarjana yang sesungguhnya.

Disisi lain, sebagian masyarakat Indonesia masih terpengaruh budaya feodalisme yang menganggap bahwa PNS merupakan pekerjaan yang aman, terjamin serta prestisius. Potret dan pemikiran yang berkembang di masyarakat tersebut mengakibatkan setiap kali ada formasi CPNS selalu di tunggu oleh semua pihak. Hal ini mengakibatkan pasar tenaga kerja kita stagnan, karena masih banyaknya orang yang sudah bekerja di swasta masih tetap ikut CPNS, bahkan sampai ada yang menganggur demi menunggu CPNS.

Kegagalan Dunia Pendidikan
Meskipun terdapat ribuan orang berbondong-bondong untuk mengikuti seleksi CPNS namun kenyataanya hanya sedikit yang lolos. Hal ini menunjukkan bahwa, dunia pendidikan kita belum mampu menyiapkan para lulusannya untuk memiliki karakteristik dan kemampuan diri sesuai dengan yang dinginkan oleh pemerintah melalui PerMen PAN RB No 37 Tahun 2018 tentang passing grade atau nilai ambang batas peserta lolos ke tes selanjutnya adalah dengan rincian nilai 143 untuk TKP, 80 untuk TIU dan 75 untuk TWK.

Selain itu, potret dunia pendidikan kita juga belum mampu menciptakan sumber daya manusia yang berjiwa entepreneur yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga para lulusan ini selalu bergantung terhadap kebijakan pemerintah mengenai lowongan pekerjaan. Akibatnya, banyak para sarjana yang setelah lulus pusing untuk mencari pekerjaan, banyak yang menjadi pengangguran intelektual yang bukan lagi disebut mahasiswa namun juga belum mendapatkan pekerjaan .

Tingginya jumlah pengangguran terdidik dan tidak meratanya persebaran jumlah lapangan kerja di berbagai wilayah tersebut memberikan warning kepada semua pihak untuk menangani permasalahan pengangguran, karena apabila tidak diantisipasi secara cepat dan tepat akan menjadi bom waktu. Dampaknya, jumlah angka ketergantungan dan angka kriminalitas semakin meningkat akibat semakin tingginya kesenjangan sosial dimasyarakat.

Dengan demikian sudah seharusnya visi dan misi pendidikan diperbaiki dan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman, di mana perlu keahlian untuk bertahan hidup. Pemerintah perlu membuat formulasi kebijakan pendidikan berbasis penciptaan lapangan pekerjaan bukan orientasi siap kerja. Sehingga lulusan lembaga pendidikan tidak selalu terpaku dengan lowongan pekerjaan seperti CPNS saja,  namun mereka harus mampu menjadi solusi dalam mengangkat perekonomian rakyat ditengah carut marutnya sistem lapangan pekerjaan yang ada.

Selasa, 06 November 2018

Pendididkan Kewarganegaraan untuk Generasi Milenial

Oleh: Tubagus Saputra
(Alumni PKn UPI, Mahasiswa SPs Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia)


Saat ini kita hidup di zaman serba canggih dan segalanya serba mudah. Mau apa-apa tinggal buka gadget lalu klik dan klik apa yang kita sedang inginkan. Contoh ketika kita sedang lapar atau ingin berpergian ke suatu tempat, jika dahulu kita harus keluar rumah dan mengeluarkan sedikit besar tenaga, kini kita tinggal bukan gadget lalu pesan makanan dan atau transportasi itu pun akan datang ke rumah dengan sendirinya.  Begitulah potret kemajuan zaman dewasa ini yang sudah sepatutnya kita syukuri.
Meski pun demikian adanya, di tengah-tengah kemajuan zaman yang serba modern seperti sekarang ini memandang perlu adanya suatu upaya-upaya untuk membiasakan ke arifan luhung tidak lekas ditinggalkan begitu saja. Contohnya seperti budaya sopan dan santun, menghargai proses, dan daya juang yang harus senantiasa dibiasakan dan dibinakan di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berkenaan dengan mempersiapkan warga negara muda yang cerdas dan baik yang dapat di andalkan oleh bangsa dan negara untuk mengisi kemerdekaan dengan partisipasi yang positif dan efektif guna menyongsong hari esok yang lebih baik.  Upaya ini yang dinamakan dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
Pendidikan Kewarganegaraan menurut Somantri (1976, hlm.28) memiliki tujuan mendidik warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan “warga negara yang : patriotik, toleran, loyal terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis ...... Pancasila sejati”. Sedangkan menurut Wuryan dan Syaifullah (2008, hlm.9) Pendidikan Kewarganegaraan adalah sarana untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan  dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat di andalkan oleh bangsa dan negara. Dalam pada itu secara lebih lanjut Wahab dan Sapriya (2011) menegaskan bahwa ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan meliputi politik, hukum, pemerintahan, dan nilai serta moral yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian maka, Pendidikan Kewarganegaraan mesti dipersiapkan dengan tepat dan cermat komposisi materi dan bahan-bahan penunjang pembelajarannya oleh para praktisi PKn agar dapat secara efektif dan efisien menumbuhkan karakter warga negara yang cerdas dan baik.
Di dalam meramu bahan dan strategi serta bentuk evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan maka mesti memperhatikan objek kajian dari Pendidikan Kewarganegaraan. Objek kajian Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri dalam Buku CIVICS “Ilmu Kewarganegaraan” yang di tulis oleh Sri Wuryan dan Syaifullah (2008) meliputi tingkah laku warga negara, tipe pertumbuhan berpikir, potensi setiap diri warga negara, hak dan kewajiban, cita-cita dan aspirasi, kesadaran (patriotisme, nasionalisme) dan usaha, kegiatan, partisipasi dan tanggung jawab warga negara.  Dengan demikian maka, seperti di kemukakan oleh Somantri (2001, hlm.276) bahwa civics bukan semata-mata mengajarkan Pasal-Pasal UUD, melainkan harus mencerminkan pula hubungan perilaku warga negara dalam kehidupannya sehari-hari dengan manusia lain dan alam sekitarnya. Oleh sebab itu, peran guru dalam mengajar dan membelajarkan Pendidikan Kewarganegaraan kepada warga negara muda menjadi titik krusial yang mesti mendapatkan perhatian dalam hal ini.
Berkenaan dengan hal tersebut, penulis hendak membagi hasil berpikir reflektifnya hal ihwal upaya bagaimana menanamkan Pendidikan Kewarganegaraan ini bagi Generasi Milenial dewasa ini. Dalam kehidupan dewasa ini generasi milenial (warga negara muda di bawah 25 Tahun) dapat dikatakan sedang mengalami krisis pada aspek etika dan moralitas di samping ada lagi aspek-aspek yang lainnya. Contoh akhir-akhir ini banyak anak muda yang rendah atau bahkan tidak memiliki kesadaran akan nilai-nilai kesopanan dan santun terhadap orang yang lebih tua, pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang bersifat negatif seperti mengandung unsur kekerasan, asusila, memancing konflik, hoax (kebohongan), bawa kendaraan tidak mengenakan standar keselamatan dan membawa surat-surat, dan pemanfaatan teknologi itu sendiri yang pada akhirnya menggerus nilai-nilai yang seharusnya diterapkan ketika hendak bersilaturahmi, seperti pada saat berkumpul, bertemu dan bertatap muka malah asyik memainkan gadget dan lain-lain, serta senang berkata-kata kasar di sosial media dan lain sebagainya. Hal demikian itu, apabila tidak segera ditanggulangi maka di khawatirkan pada rusaknya etika dan moralitas warga negara muda yang pada puncaknya berujung pada runtuhnya jati diri bangsa yang dengan kata lain, bisa mengarah pada bubarnya negara.
Guna mencegah dan/atau menanggulangi hal-hal demikian tersebut maka dalam Bedah Buku Political Education dari Robert Brownhill dan Patricia Smart karangan Idrus Affandi (2017) diketengahkan metode doktrin dan dialog. Esensi dari Pendidikan Politik diantaranya adalah membentuk karakter dan jiwa warga negara yang tangguh dan bermoral. Oleh karena itu, proses metode doktrin digunakan kepada warga negara yang kosong atau tidak memiliki wawasan dan pengetahuan terhadap politik. Doktin berarti mengisi pengetahuan dan wawasan serta pembiasaan keterampilan dari guru kepada murid. Sedangkan proses dialog digunakan kepada warga negara yang telah memiliki wawasan dan pengetahuan terhadap politik. Dialog berarti adanya situasi bertukar pikiran antara guru dan murid yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT, semangat kekeluargaan dan cinta terhadap kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Dengan mengimplementasikan proses pendidikan politik yang berbasiskan kepada metode doktrin dan dialog diharapkan kelak akan terbentuk warga negara yang cerdas dan baik sebagai hasil atau tujuan daripada demokrasi politik atau kata lain dari Pendidikan Kewarganegaraan.
Ki Hajar Dewantara (dalam Apandi, 2015) mengemukakan bahwa Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Oleh sebab itu, seorang guru harus dapat menunjukan kewibawaan di depan para muridnya (Ing Ngarso Sung Tulodo), menyampaikan materi dengan baik dan benar (Ing Madya Mangun Karsa), dan memberikan motivasi kepada tiap muridnya untuk senantiasa berbuat untuk kemajuan (Tut Wuri Handayani).
Maka dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan untuk generasi milenial dapat dipraktekan melalui metode doktrin dan/atau dialog warga negara dan guru harus senantiasa memegang prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Semoga guru-guru PKn dimana pun ia berada selalu sejahtera dan bahagia serta diridho’i oleh Allah SWT. Aamiin.

REFERENSI
Affandi, I. (2017). Bedah Buku Political Education dari Robert Brownhill dan Patricia Smart. Bandung : Kencana Utama
Apandi, I. (2015). Guru Kalbu. Bandung: CV. SMILE’s Indonesia Institute
Somantri, N. (1976). Metode Mengajar Civics. Jakarta : Erlangga
Somantri, N. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung : Rosda Karya dan PPS UPI
Wahab dan Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung : Alfabeta
Wuryan dan Syaifullah. (2008). Civics : Ilmu Kewarganegaraan. Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI

Senin, 05 November 2018

Tiga Alumni PKn UPI Jadi Narasumber Pelatihan Pengembangan Nilai-Nilai Karakter

NARASUMBER: Dari kiri Prof. Dr. Sapriya, Dr. Agus Mulyana, M.Hum (Dekan FPIPS), Prof. Cecep Darmawan, Dr. Susan Fitriasari.
www.ika-pkn-upi.org | Tiga akumni PKn UPI didampingi Dekan FPIPS UPI, Dr. Agus Mulyana, Sabtu (3/11/2018) lalu menjadi narasumber dalam pelatihan pengembangan nilai-nilai karakter bagi guru-guru SD, SMP dan SMA se-Purwakarta. 

Kegiatan pelatihan diadakan atas kerjasama antara Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Purwakarta dan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia di Aula MA Al-Irfan, Jl. Stasiun Ciganea, Mekargalih, Jatiluhur, Purwakarta. Pesertanya sangat banyak dan antusias.


Ketiga alumni tersebut yaitu Prof. Dr. Cecep Darmawan, M.Si., M.H. (angkatan 1988), Prof. Dr. Sapriya, M.Ed (angkatan 1983), dan Dr. Susan Fitriasari, M.Pd (angkatan 2001). 

Suasana saat pelatihan berlangsung. Peserta nampak antusias menyimak materi yang disajikan narasumber
Dalam pelatihan itu, Prof. Cecep yang juga Sekjen IKA PKn UPI menyajikan materi dengan judul “Nilai-nilai Karakter Berdasarkan Program PPK.”  Prof. Sapriya membahas Konsep dan Materi Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan Kurikulum 2013. 

Adapun Dr. Susan terkait “Model-model Pembelajaran Berbasis Pengembangan Nilai-nilai Karakter Berdasarkan Kurikulum 2013.”

Jumat, 12 Oktober 2018

Lukman & Ida, Pasutri Penulis Buku PPKn

Oleh Deni Kurniawan As’ari
Alumnus PPKn UPI angkatan 1995 dan Mantan Sekjen DPM UPI periode 1999-2000

www.ika-pkn-upi.org | Jika kita sebagai guru PPKn pada jenjang SLTP, maka salah satu buku referensi utamanya adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Puskurbuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini pertama kali  dicetak pada  tahun 2014 dengan ISBN 978-602-1530-72-6 (jilid 2). Selanjutnya  cetakan Ke-2 tahun 2017 (Edisi Revisi).

Nah, pertanyaannya siapakah penulis buku tersebut? Bagi alumni PPKn UPI periode 1990 sampai 2002-an kemungkinan besar mengetahui jawabannya. Ya, penulis buku PPKn itu adalah Lukman Surya Saputra dan Ida Rohayani. Keduanya tak lain dan tak bukan,  alumni PKn UPI angkatan 1994. Menariknya Lukman dan Ida merupakan pasangan suami isteri (pasutri). Setahu saya keduanya memang telah dekat saat masih menjalani perkuliahan. Rupanya kedekatan itu berujung di pelaminan. Kini, keduanya menjadi guru PNS dan menjadi alumni yang selalu reuni. Aktivitas bersamanya yang dilakukan adalah kolaborasi menulis buku.

BUKU PPKn: Buku karya Lukman & Ida,  pasutri yang juga alumni PPKn UPI angkatan 1994

Nama lengkapnya Lukman Surya Saputra, M.Pd. lahir di Bogor, pada 12 Mei 1975. Memulai mengajar PPKn pada tahun 1999 di SMA 7 Bandung. Selanjutnya tahun 2001 sampai 2010 mengajar di  SMPN 8 Bekasi. Sejak tahun 2010 sampai 2016 mengajar di SMPN 2 Bandung.  Terhitung sejak tahun 2017 mendapat amanah menjadi Kepala SMPN 55 Bandung yang beralamat di Cigondewah Kaler, Bandung Kulon, Kota Bandung.

Saat menjadi mahasiswa PPKn UPI, Lukman pernah mendapat kepercayaan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Civics Hukum (HMCH) FPIPS UPI periode 1996-1997. Selain itu di tingkat universitas menjabat Koordinator Presidium Keluarga Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (KMUPI) sebuah organisasi intrakampus yang kemudian dikenal dengan nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPI.

Bidang keahlian Lukman sebagai pendidik mata pelajaran PPKn. Pendidikan terakhirnya S2 Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung pada tahun 2006-2008. Ia telah menulis buku  PPKn Kurikulum 2013 Kelas 7 dan 8 (tahun 2013), dan buku pelajaran PPKn SMP kelas 1, 2 dan 3 (tahun 2006).

Selain mengajar aktif di organisasi guru tingkat kota termasuk menjadi pengurus pusat Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3KnI) dan Ikatan Alumni PKN UPI. Di sela kesibukannya Lukman menjadi tutor di Universitas Terbuka (UT). Seringkali tampil menjadi narasumber di Komunitas Guru PPKn, dan menjadi penggiat lingkungan sekolah untuk pengembangan sekolah yang lebih baik.

****

Isterinya bernama Ida Rohayani, S.Pd., M.Pd. lahir di Bandung, pada 16 Juni 1975. Memulai mengajar PPKn sejak tahun 1996 di SMP Garuda Bandung. Selanjutnya tahun 2003 mengajar juga di SMA PGII Bandung. Terhitung sejak 2008 sampai sekarang mengajar di SMA Negeri 3 Bandung. Riwayat pendidikan tingginya  S1: Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung (1994-1999), S2  Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung (2007-2009) dan  S3 Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung (2015-sekarang).

Ida telah menulis buku. Diantaranya buku PPkn untuk Kelas X SMA Generasi Muda Membangun Negeri (Humas DJP, 2013). Adapun penelitian yang pernah dilakukannya meliputi Penelitian Tindakan Kelas Pembelajaran Kontekstual dalam Pembelajaran PPKn (2013) dan Pengaruh PKn dan Pendidikan Interventif terhadap Karakter Warga Negara Muda (Jurnal CIVICUS Universitas Negeri Yogyakarta, 2010).

Saat ini Ida aktif di organisasi guru tingkat kota dan menjadi mitra BNN Kota Bandung. Selain itu aktif pula menjadi narasumber di seminar nasional sebagai praktisi mata pelajaran PPKn dan sosiologi, serta menjadi penggiat pendidikan HAM di sekolah.