ispi

Sambutan Kepala Madrasah

Sabtu, 03 Juni 2017

Revitalisasi Pancasila

Oleh: Cecep Darmawan
Guru Besar Ilmu Politik dan Pengurus Pusat Kajian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Pendidikan Indonesia.

(dimuat 3 Juni 2017 di HU Pikiran Rakyat)

Saya Indonesia, Saya Pancasila adalah tema yang diusung pemerintah dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila 2017. Sejak tahun lalu, 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Hal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Mulai tahun ini, setiap 1 Juni pun dinyatakan sebagai hari libur nasional. Meskipun ditetapkan hari libur nasional, pemerintah menginstruksikan kepada seluruh  pimpinan kementerian/lembaga dan pemda untuk menyelenggarakan upacara bendera. Dengan peringatan Hari Lahir Pancasila secara massif diharapkan seluruh komponen bangsa sadar akan pentingnya penguatan nilai-nilai fundamental Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Khusus kepada generasi muda proses internalisasi nilai-nilai Pancasila harus terus digelorakan dan disosialisasikan dengan memperhatikan kontekstualisasi zaman dan tantangannya yang berbeda.

Dalam konsideran Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila dinyatakan bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945, dan sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berikutnya konsideran tersebut menyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.

Tantangan Pancasila
Pancasila tengah menghadapi tantangan zaman. Nilai-nilai Pancasila sedang mengalami benturan peradaban khususnya dengan ideologi kapitalisme-liberalisme yang mengusung kebebasan. Pancasila pun sedang diuji oleh hiruk-pikuk persoalan bangsa yang semakin hari semakin berat khususnya menyangkut integrasi bangsa yang tergerus oleh kelompok kepentingan politik sesaat (vested interest) yang terbelah.

Kita harus akui bahwa Pancasila sebagai sistem nilai belum sepenuhnya diejawahtahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan kata lain persoalan paling fundamental dari Pancasila bukan persoalan filosofi dan konseptual, melainkan persolan implementasinya. Eksistensi dari substansi nilai-nilai Pancasila tidak diragukan lagi. Namun, Pancasila kerap mengalami berbagai kegagalan implementasi kebijakan oleh para penentu kebijakan di negeri ini. Kemiskinan masih merajalela, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat masih relatif tertinggal dengan negara lain, serta tingkat penganguran yang masih tinggi.

Disamping itu, masing terjadi berbagai pelanggaran dan  penyimpangan dari para oknum penyelenggara negara. Kepala Pusat Studi Pancasila UGM Prof. Sudjito (2016) pernah menyatakan bahwa posisi ideologi negara yang terpinggirkan bisa jadi mencerminkan para penyelenggara negara tidak begitu paham tentang ideologi negaranya. Hal ini didukung data yang dilansir Heri Santoso dari Pusat Studi Pancasila UGM (2016), bahwa dari 426 produk undang-undang dari DPR (2008-2011, terdapat 102 Undang-undang digugat ke Mahkamah Konstitusi, yang disinyalir substansi UU tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak sejalan dengan jiwa rakyat. Akibatnya Pancasila kehilangan legitimasi, kepercayaan, dan rasa memiliki dari masyarakat.

Memang harus diakui menegakkan nilai-nilai filosofi Pancasila di tengah-tengah kegalauan ideologis kaum muda tidaklah mudah. Butuh proses panjang dengan berbagai strategi dan pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian. Pancasila pernah terseok-seok dan hampir meredup pada kehidupan generasi muda bersamaan dengan runtuhnya rezim Orde Baru.

Sebagai sebuah ideologi, nilai-nilai Pancasila yang universal  masih bersarang dalam dunia ide (meminjam istilah Plato) atau pemikiran  teoritik. Gagasan Pancasila sebagai paradigma berfikir sekaligus ideologi bangsa, seyogyanya tidak berhenti pada pemikiran esensial dan fundamental dari nilai-nilai dasar Pancasila, tetapi nilai-nilai fundamental itu mesti diturunkan atau dibumikan menjadi nilai-nilai instrumental dan praksis dalam seluruh aspek kehidupan.  Dengan kata lain, nilai filosofis dan teoretis Pancasila harus dapat diejawahtahkan ke dalam nilai-nilai praksis kehidupan masyarakat kita. Bagaimana pula nilai-nilai itu menjadi filter bagi  berbagai ancaman nilai-nilai luar yang bertentangan dengan hakikat nilai-nilai Pancasila.

Jangan pernah lagi terjadi proses pendangkalan pemahaman Pancasila oleh kelompok-kelompok yang tidak paham akan nilai-nila esensial Pancasila. Seolah-olah dirinyalah yang paling Pancasila dan yang lain dianggap anti Pancasila. Distorsi pemahaman dan peminggiran atas esensi nilai-nilai Pancasila inilah yang kemudian memicu mispersepsi dan miskonsepsi tentang Pancasila. Begitu pula, tidak boleh lagi terjadi politisasi Pancasila yang menempatkan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan untuk melakukan rezimentasi dan hegemoni kekuasaan politik penguasa. Kondisi ini akan melahirkan dominasi atas struktur berfikir yang distorsif oleh dan atas nama kekuasaan politik untuk kepentingan pragmatisme penguasa semata. Harus juga dihindari slogan dan jargon Pancasila dengan memonopoli tafsir tunggal kebenaran atas kepentingan politik sempit sebagaimana terjadi dalam era Orde Baru. Pada saat itu terjadi hubungan diametral yang asimetris antara penguasa sebagai penafsir tunggal kebenaran dengan rakyat sebagai objek keputusan dan kebijakan pemerintah yang monolitik. Saat itu ideologi menjadi alat penindasan kaum marginal bagi pemuasan hasrat kekuasaan. Terjadilah fenomena hegemoni kekuasaan atas seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala kekuatan civil society dikuasai oleh hegemoni penguasa. Pemikiran kritis dibungkam dan rakyat “dijinakan” dengan dalih keamanan dan ketertiban. Semenara, kuasa rakyat mengalami posisi zero sum, yakni suatu kondisi penguasa sarat akan kekuasaan yang kokoh, sementara rakyat nyaris tak punya daya tawar (bargaining) apa pun.

Solusi
Ke depan kita membutuhkan upaya revitalisasi Pancasila sebagai ideologi kritis yang menyadarkan pentingnya seluruh elemen bangsa bangkit dan bahu-membahu merekatkan integrasi nasional dalam wadah NKRI. Empat konsensus dasar (Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) harus menjadi ruh bagi pengkhidmatan kita kepada bangsa dan negara dan menjaga marwah NKRI sebagaimana amanat para pendiri bangsa ini, menuju negeri yang merdeka, adil makmur, dan sejahtera lahir-batin.

Pancasila sebagai sistem nilai yang utuh dan bulat harus tercermin dalam semua kebijakan pemerintah dan pembiasaan serta pembudayaan kehidupan masyarakat. Selain itu, dalam rangka revitalisasi Pancasila, diperlukan keteladanan para pemimpin dan penyelenggara  negara, seraya diikuti oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
****

Senin, 24 April 2017

Manifesto Civics: Menulis, Menulis dan Menulis

Oleh: Tubagus, S.Pd.
Pegiat Pendidikan Kewarganegaraan dan Alumni PKn UPI Bandung

Bangsa Indonesia kaya akan karya dan budaya. Banyaknya suku dan adat yang terhampar di tanah air Indonesia menjadikan hasil olah pikir, olah rasa, olah jiwa, dan olah raga manusia Indonesia itu pun menjadi sebuah keniscayaan untuk terlahir di tanah air tercinta. Karya-karya kesusastraan yang maha agung tercipta dari tangan-tangan orang-orang Indonesia yang kreatif sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menghargai karya merupakan perilaku terpuji yang layak untuk dikembangkan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi bangsa yang dipenuhi oleh warga negara yang memiliki apresiasi tinggi terhadap suatu hasil karya adalah keniscayaan bagi bangsa ini. Salah satunya adalah menghargai sebuah karya tulisan.

Belakangan ini, fenomena “ayo menulis” kembali digalakkan oleh pemerintah terhadap warga negaranya. Khususnya di dunia Pendidikan, tak keren rasanya jika Pendidikan tanpa karya tulis. Oleh sebab itu, para akademisi merasa bangga jika telah berhasil membuat sebuah karya tulis. Padahal menulis saja tidak cukup, masih perlu pengamalan dari tulisan-tulisan yang dibuat secara jujur tersebut yakni lewat jalur pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.


Menulis juga bukan sekedar untuk mengejar kenaikan pangkat atau golongan dalam suatu instansi tertentu atau supaya memperoleh sertifikasi semata, oleh sebab hidup di republik ini masih penuh derita atau karena nafsu manusia yang tidak akan ada kata habisnya dalam mengerja harta, tahta, dan wanita/pria. Akan tetapi, seperti apa yang oleh Fiersa Besari (2017, hlm. 1) katakan bahwa “menulis adalah sebuah kegiatan untuk mengabadikan pemikiran. Dengan menulis, kita sedang mewariskan pandangan kita di hari ini untuk mereka yang hidup di masa depan”. Sementara itu, menulis menurut Djago Tarigan (2013) adalah kegiatan mengekspresikan secara tertulis berbagai macam ide, gagasan, perasaan, pendapat, atau pikiran. Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa menulis adalah suatu kegiatan untuk mengabadikan pemikiran, dengan cara mewariskan ide, gagasan, perasaan, pendapat, pandangan kita saat ini untuk generasi yang akan datang.


Menulis adalah sebuah proses yang ditempuh membutuhkan sebuah kesabaran dan ketelitian serta kecintaan di dalamnya. Akan tetapi, Sapardi Joko Darmono (2013) pernah berkata tentang bagaimana menulis bagi mereka yang mau memulai untuk menulis, yakni, (1) jangan (terlalu banyak) berpikir, (2) tulisan yang berkuasa, dan (3) jangan takut.Dengan kata lain, menulis adalah kegiatan yang mengalir begitu saja tanpa perlu banyak mikir sebab tulisan yang berkuasa serta jangan pernah merasa takut dengan apa yang kita tulis, sebab sejelek-jelek bagaimana pun tulisan kita, suatu saat tulisan itu akan ada yang membacanya.

Menulis adalah tentang kesukarelaan warga negara (civic volunteerism) dalam mewariskan pemikirannya (sebagai manifestasi rasa syukur kepada Sang Pencipta) dalam rangkasupaya dirinya, bangsanya, dan tanah airnya supaya tetap ada. Seperti apa yang menurut Cecep Darmawan (dalam www.cecepdarmawan.com, 2017) kemukakan bahwa “sebuah karya tulisan yang dipublikasikan pada media massa dinilai lebih efektif daripada aksi demo. Hal ini disebabkan penuangan pemikiran melalui tulisan yang komprehensif mampu diterima dengan baik oleh publik”. Dengan demikian, menulis dapat menjadi modal berharga dalam rangka upaya mewujudkan cita-cita yang dikehendaki bersama. Cita-cita luhung bangsa Indonesia yang terdapat di dalam Pancasila sila kelima dan terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat, yakni, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semoga dimasa yang akan datang, akan banyak lagi terlahir putra-putri dari nusantara yang termashur hingga ke seluruh dunia melalui karya-karya tulisnya atau karya-karya lain yang bermanfaat positif untuk kehidupan umat manusia. Sebab bangsa ini, bangsa yang kaya akan sumber daya manusia. Tinggal persoalan bagaimana memberdayakan warga negaranya itu yang masih perlu untuk dimusyawarahkan bersama oleh para expert di negeri ini supaya tercapai kata mufakat “Membawa Bangsa Indonesia Ke dalam Pintu Gerbang Kemerdekaan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat”. Semoga NKRI terus dirahmati dan diberkahi oleh-Nya.

Referensi :
______(2013).Pengertian Menulis Menurut Para Ahli. [Online] Tersedia : http://pengertiandefinisi.com/pengertian-menulis-menurut-pendapat-para-ahli/ (07/04/2017 : 11:01 WIB)

AlineaTV.(2013).Tips Menulis dari Sapardi Djoko Darmono. [Online] Tersedia : https://www.alineatv.com/2013/11/05/tips-menulis-dari-sapardi-djoko-damono/ (07/04/2017 : 11:03 WIB)

Cecep Darmawan.(2017).Cecep: Mahasiswa diharapkan lebih lekat dengan media tulisan. [Online] Tersedia : http://www.cecepdarmawan.com/2017/04/cecep-mahasiswa-diharapkan-lebih-lekat.html (07/04/2017)

Fiersa Besari. (2017). Garis Waktu. Jakarta : Mediakita


Kala 3 Alumni PKn UPI Beda Generasi Bertemu

TIGA TOKOH BEDA GENERASI BERTEMU: Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed (kiri), Prof. Dr. H. Achmad Sanusi (tengah) dan Prof. Dr. H. Cecep Darmawan (kanan)
Salahsatu nikmat Allah SWT adalah saat diberi umur panjang dan sehat. Itulah yang nampak dari tiga sosok alumni PKn UPI yang namanya tak asing dalam blantika dunia pendidikan. 

Pertama, Prof. Dr. H. Achmad Sanusi, S.H., M.PA. Ia lahir di Banjaran, Bandung Selatan pada 31 Agustus 1929. Berarti usia saat ini sudah mencapai 88 tahun. Sungguh usia yang panjang untuk ukuran masyarakat Indonesia. Cukup menarik bahwa sosok ini pada usia 37 tahun sudah menjabat Rektor IKIP Bandung dan menjadi Guru Besar pada tahun 1966. Selain itu menjabat Rektor pertama Universitas Islam Nusantara (UNINUS).

Kedua, Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed. lahir di Ciamis pada 15 Juli 1940. Kini usianya menginjak 77 tahun. Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia alumni PKn UPI ini pernah menjabat Pembantu Rektor IKIP Bandung dan  pernah pula menjadi Rektor Universitas Galuh Ciamis.

Ketiga, Prof. Dr. H. Cecep Darmawan, S.Pd., S.Ip., M.Si., MH. Ia boleh dikata sebagai generasi ketiga. Usianya kini genap 47 tahun. Sekjen IKA PKn UPI ini dalam karirnya pernah menjabat Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI dan juga pernah mendapat amanah sebagai Rektor Universitas Subang.


Dari ketiga sosok alumni yang berbeda generasi tersebut nampak ada sisi persamaan. Ketiganya pernah menjabat rektor. Tak pelak saat mereka bertemu dalan suatu acara yang sering dibahas seputar dunia pendidikan. Terutama membandingkan antara perkembangan dunia pendidikan masa lalu dan dengan masa kini.

“Pertemuan tiga generasi ini semakin menguatkan bahwa kehidupan manusia terus bergerak semakin tua,” ungkap Cecep Darmawan. Umur yang panjang merupakan salahsatu bonus dari Tuhan yang begitu berharga.
***

Rabu, 05 April 2017

Gegap Gempita Menyambut UN 2017

Oleh: Tubagus Saputra, S.Pd
Pegiat Pendidikan Kewarganegaraan dan Alumni PKn UPI Bandung

Pora-pora ujian nasional dalam Pendidikan nasional sudah di depan mata, seyogya mari kita sambut dengan gembira. Ujian nasional merupakan momentum evaluasi atas kinerja satu tahun penyelenggaraan pendidikan di tanah air. Setiap momentum evaluasi tak perlu di sambut dengan rasa resah dan gelisah, tetapi sambutlah hal ini dengan suka cita sebab akan segera mengetahui daripada prestasi hasil yang telah dilaksakan oleh segenap warga negara Indonesia yang memegang mandat dan berkecimpung dalam dunia Pendidikan di Tanah Air.

Menurut Sudjana (2017), evaluasi dalam kegiatan pembelajaran memiliki definisi suatu proses untuk memberikan nilai kepada suatu obyek dengan memakai kriteria tertentu. Dengan kata lain, penilaian tersebut tidak dilakukan tanpa dasar melainkan harus di buat suatu parameter yang jelas dan kontras sehingga hasil yang didapatkan bersifat valid. Peserta didik juga wajib mengetahui ukuran apa yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam menentukan nilainnya. Berkenaan dengan ini maka, penentuan parameter juga harus mempertimbangkan kemampuan siswa dan ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran yang berbeda-beda. Suatu masalah akan muncul dalam kasus ini jika standar yang sama  berlaku untuk semua sekolah. Contohnya dalam ujian nasional.

Standar kelulusan ujian nasional (UN) dibuat sama sementara pemerintah belum memperhatikan pemerataan guru, kompetensi siswa, dan sarana prasarana  pendukung. Di tahun 2017 ini pelaksanaan ujian nasional (UN) sebagai mana di kutip dari laman kompas.com (http://nasional.kompas.com/read/2017/03/30/22322471/mendikbud.minta.hacker.tak.ganggu.pelaksanaan.un.berbasis.komputer  30/03/2017 : 23:54 WIB) bahwa

UN untuk SMK diselenggarakan pada 3 hingga 6 April. Kemudian UN SMA/MA diselenggarakan pada 10 hingga 13 April. Sedangkan untuk UN SMP diselenggarakan dua gelombang yakni 2,3,4 dan 15 Mei dan gelombang kedua pada 8,9,10 dan 16 Mei.
Ada hal yang menarik dari penyelenggaraan UN di tahun ini, yakni penggunaan komputer sebagai media pengerjaan ujian. Pada tahun-tahun sebelumnya biasa penyelenggaraan UN memakai lembar soal dan jawaban dari kertas sehingga membutuhkan pensil 2B untuk melingkari jawaban yang di anggap benar dan penghapus untuk menghapus jawaban yang di anggap salah. Hal ini dapat diasumsikan sebagai suatu terobosan dalam dunia pendidikan di tanah air, khususnya berkenaan dengan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Nasional. Akan tetapi yang perlu diperhatikan dan dicermati bersama adalah menyoal ketersedian sarana dan prasarana penunjang berupa ketersedian komputer yang ada pada setiap sekolah di seluruh sekolah di tanah air ini. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa penentuan parameter dalam evaluasi pembelajaran juga mesti mempertimbangkan ketersedian fasilitas penunjang agar tidak terjadi kejomplangan yang mungkin berujung pada pelanggaran hak dan kewajiban peserta didik dalam pelaksanaan UN nantinya.


Belum lagi adanya kekhawatiran bahwa UN yang akan diselenggarakan sebentar lagi, akan terganggu oleh adanya gangguan-gangguan seperti adanya “Hacker” yang akan meretas situs pada saat penyelenggaran UN berbasik komputer dilaksanakan. Apalagi fasilitas penunjang pelaksanaan UN ini masih sangat sederhana sehingga resisten untuk terjadi peretasan-peratasan oleh para “Hacker”. Oleh karena itu, penyelenggaraan UN di tahun layak kiranya untuk dilakukan peninjauan kembali atau evaluasi pasca pelaksanaannya guna melihat signifikansi daripada output yang dihasilkan.


Tujuan evaluasi pembelajaran menurut Depdiknas (2016) yakni (1) melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar, (2) memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru, (3) memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan program belajar mengajar, (4) mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencari jalan keluarnya, (5) menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, dapat ditarik suatu simpulan sementara bahwa penyelenggaraan UN di tiap tahunnya oleh penyelenggara kuasa pendidikan di negara ini adalah bertujuan untuk mengejawantahkan hal-hal sebagaimana di maksud tersebut. Oleh karena itu, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa juga harus tetap berada pada rel evaluasi baik dari maksud, tujuan, dan fungsi penyelenggaraannya. Tidak bisa asal-asalan, tidak sekedar unjuk gaya-gayaan. Seperti kalimat dari Lenang Manggala (2017) bahwa “Tentang menciptakan perubahan untuk Indonesia, Saya percaya, bahwa Indonesia adalah kapal yang sangat besar. Untuk membelokkan kapal yang besar, kita butuh kebersamaan untuk mencipta tenaga yang besar, dalam waktu yang tidak sebentar. Memang tidak mudah. Namun, bukan berarti tidak usah.” 
Pendidikan di Indonesia terus mencari bentuknya yang sempurna, boleh mengkritisi tapi jangan lupa untuk meninggalkan suatu solusi dari sikap kritis tersebut. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dunia Pendidikan di Indonesia.

Referensi :
____(2017).Pengertian Evaluasi Pembelajaran Menurut Para ahli. {Online} Tersedia: http://www.duniapelajar.com/2014/07/20/pengertian-evaluasi-pembelajaran-menurut-para-ahli/ (31/03/2017 : 00:43 WIB)
_____(2017).Quotes about Pendidikan. [Online]. Tersedia: http://www.goodreads.com/quotes/tag/pendidikan (31/03.2017: 00:44 WIB)
Kompas. (2017).mendikbud minta hacker tak ganggu pelaksanaan un berbasis komputer. [Online]. Tersedia : http://nasional.kompas.com/read/2017/03/30/22322471/mendikbud.minta.hacker.tak.ganggu.pelaksanaan.un.berbasis.komputer (31/03/2017 : 00:41 WIB)
Kurniawan, A. (2016).Tujuan dan Fungsi Pembelajaran. [Online]. Tersedia: http://ariskurniawan038.blogspot.co.id/2016/02/tujuan-dan-fungsi-pembelajaran.html (31/03/2017 : 00:43 WIB)

Rabu, 29 Maret 2017

Sihir Pesohor

Oleh: Prof. Dr. H. Karim Suryadi, M.Si.Peneliti komunikasi politik, dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, kolumnis Pikiran Rakyat dan Dewan Penasehat IKA PKn UPI

Karim Suryadi (kedua dari kiri) bersama dosen PKn UPI dan pengurus MGMP
SAAT menghadiri workshop penguatan pendidikan karakter bagi guru-guru sekolah menengah di Sumedang, yang digelar Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan  dan Departemen PKn FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, mata saya sempat disuguhi hamparan landscape pertanian yang memukau. Pesawahan yang menghijau terhampar berselang dengan pepohonan di huluwotan (bantaran di hulu air sawah). Di ujung penglihatan, berdiri kokoh Gunung Tampomas yang membiru, kokoh tapi anggun. Sayangnya, keasrian pemandangan khas pedesaan terganggu kehadiran baliho yang dipasang di pepohonan yang berderet di pinggir jalan.

Penasaran dengan pemandangan kontras tersebut, saat pulang saya mampir ke saung (dangau) di pinggir sawah di tepi jalan. Kebetulan ada petani yang sedang istirahat. Setelah pancakaki, beramah tamah kiri kanan, saya tanya siapa yang ada di baliho tersebut. Mang Uha, sang petani, menjawab “Jelema nu hayang jadi menak, hayang jadi gupernur cenah”. Ketika saya tanya lagi, yang mana yang mau dipilih, Mang Uha menjawab “Bingung, loba piliheun jadi barieuken”. Mang Uha pun tidak tahu, apa keunggulan masing-masing hingga merasa layak menjadi menak. Di ujung obrolan, Mang Uha tak kuasa menyembunyikan kekhawatirannya, “Emang mah paur, nu ting parucunghul teh miyuni pare hapa, pangheulana ngacung bari jeung euwuh eusian, mindingan pare nu beuneur leubeut ku eusi”

Kekhawatiran Mang Uha sesungguhnya kecemasa saya, Anda, mungkin yang lainnya juga. Sosok yang muncul dan tidak menunjukkan kapasitas yang terbaca, yang mirip padi hampa yang berdiri tegak menutupi batang padi dengan bulir penuh isi, pernah pula dikeluhkan Lily Tomlin, aktris Amerika yang memerankan Susannah dalam Admission, yang dirilis di Negeri Paman Sam dan Kanada pada 22 Maret tiga tahun silam. Satu waktu Tomlin pernah berujar, “Nine-eight percent of the adults in this country are decent, hard working, honest Americans. It’s the other lousy two percent that get all the publicity. But then, we elected them”. 

Dalam logika Mang Uha, 98 persen pedudukan Amerika yang santun, pekerja keras, dan jujur tertutup dua persen penduduk yang memilih siasat licik merengkuh publisitas, dan menggoda pemilih, atau bersekongkol dengan penguasa,  hingga menjatuhkan pilihan padanya. Lily Tomlin bukanlah artis yang apolitis. Pemeran Frankie dalam acara Grace and Frankie yang membawanya menjadi salah satu nominee dalam Outstanding Lead Actress in A Comedy Series tersebut, terlibat penggalangan dana untuk Obama.

Terlepas dari apa yang dikeluhkannya, nasib Tomlin dan pemilih lain di Amerika masih beruntung. Mereka hanya harus memilih kandidat presiden yang telah lolos pemilihan pendahuluan dengan syarat yang ketat. Untuk bisa diusung Partai Republik, John Mc Cain misalnya, harus melampaui dukungan minimal, yakni 1.191 delegasi yang dia himpun dari pemilihan pendahuluan di tiap negara bagian. Demikian juga Obama, kandidat yang pernah tinggal di kawasan Menteng Jakarta tersebut hanya bisa diusung Partai Demokrat setelah bersaing sengit dengan Hillary, dan   melampaui dukungan minimal 2.025  delegasi  dalam pemilihan pendahuluan di lima puluh negara bagian. Jadi, memilih kandidat mana pun adalah memilih calon yang sudah teruji di pasar politik, dan telah dinilai layak oleh ribuan delegasi yang mewakili pemilih.

Bandingkan dengan kesulitan yang dihadapai Mang Uha, saya, Anda, dan pemilih lain d tanah air, yang hanya bergumul di lumpur ketidaktahuan. Kita harus memilih calon yang dijagokan partai politik, tanpa kita ketahui kriteria yang membuatnya dinilai sebagai kandidat yang layak memimpin. Kita pun “dipaksa” memilih satu dari sekian kandidat yang biasa muncul di baliho atau iklan, tanpa menunjukkan satu alasan pun mengapa kita harus memercayainya.

Satu saja yang kita tahu, mereka yang maju memiliki kemauan politis yang direstui pimpinan partai politik di Jakarta. Kemauan inidvidual sang calon kemudian  dijual di ruang publik, dan dirasionalisasi dengan nilai-nilai yang relevan dengan keyakinan publik. Gencarnya publisitas makin menghokohkan hadirnya “sosok rekaan” seolah-olah sebagai sosok pujaan.  

Tak heran banyak elit partai berpaling ke kalangan pesohor. Daya pikat pesohor menyihir partai politik yang hampa kader. Dukungan terhadap pesohor mudah dikalkulasi, dan memasarkan pesohor diyakini lebih mudah ketimbang menjual mereka yang “bukan siapa-siapa”.

Ribuan penggemar dipandang sebagai modal, sekaligus hipotik penjamin sukses  maju dalam kandidasi. Meski deretan fans tidak otomatis bisa dialihkan menjadi dukungan di bilik suara, dan popularitas mereka tidak equivalen dengan kecakapannya memimpin, namun nama pesohor kerap muncul  dalam setiap perhelatan pemilu.

Anehnya, meski kerap dipertanyakan kapasitasnya, banyak calon berebut tempat dan jalan untuk menjadi pesohor. Istri petahana, selain didorong-dorong dalam “acara kantor” atau didaulat menjadi pimpinan organisasi bentukan pemda, juga nongkrong di baliho yang disebar hingga ke pelosok desa. Politisi yang berhasrat pun tak kalah gaya dengan artis, muncul di megatron layaknya foto model yang tengah menawarkan produk fashion. Inilah pemandangan yang mengotori penglihatan, hanya menegaskan apa maunya mereka, tanpa menyibak selubung misteri yang menutupi kapasitas dan kelayakan mereka.

Bagi banyak pihak, pemilihan gubernur layaknya kanvas kosong untuk menorehkan hasrat, kepentingan, dan apa pun yang mereka mau. Namun,  kita berharap ajang pemilihan gubernur tidak menjadi pentas adu kuat semata, layaknya dua serigala yang tengah bermusyawarah dengan seekor domba tentang pemimpin idaman mereka. Kita  pun tidak berharap pemilihan gubernur berubah wajah menjadi ajang audisi “idola imut”, yang menyulap penampakan fisik untuk menutupi gairah berkuasa yang menyala-nyala. Kita diingatkan William Henry Beveridge, hampir delapan puluh tahun silam, bahwa objek pemerintahan, dalam keadaan damai ataupun perang sekalipun, bukan memuliakan keagungan penguasa atau merayakan kehormatan kelas sosial tertentu, melainkan menjaga kebahagiaan orang-orang biasa.***

Sumber Tulisan: Kolom Pikiran Rakyat 
http://www.pikiran-rakyat.com/kolom/2017/03/28/sihir-pesohor-397309

Selasa, 28 Maret 2017

Dr. Siti Nurbayani, M.Si Bendahara Umum IKA PKn UPI Resmi Dilantik Menjadi Wakil Dekan Kemahasiswaan FPIPS UPI

Bendahara Umum Ikatan Alumni PKn Universitas Pendidikan Indonesia (IKA PKN UPI) yang juga Dosen UPI, Dr. Siti Nurbayani, M.Si dilantik Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. H. Furqon, Ph.D., menjadi wakil dekan kemahasiswaan FPIPS bersama sejumlah pimpinan lainnya. Ia diambil sumpahnya di Gedung Ahmad Sanusi UPI, pada hari Senin (27/3/2017) kemarin.  Siti Nurbayani menjabat wakil dekan kemahasiswaan untuk masa bakti 2017-2021. Selain Siti Nurbayani, alumni PKn UPI yang juga dilantik adalah Dr. Yadi Ruyadi, M.Si sebagai Sekretaris LPPM UPI.

Terimakasih atas atensinya. Semoga semua para alumni PKn yang mendapatkan amanah menjabat diberi kemampuan untuk melaksanakan tugasnya,” ungkap Dr. Siti, saat dihubungi Pengelola Web IKA PKn UPI tadi pagi.

Pelantikan Dr. Siti Nurbayani menambah daftar panjang alumni PKn UPI yang mendapat amanah di kampus. Sebelumnya Prof. Dr. Karim Suryadi menjabat dekan FPIPS selama dua periode, Prof. Dr. Ely Malihah, wakil dekan dua periode. Selain itu ada nama Prof. Dr. Idrus Affandi sebagai dekan dan wakil rektor. Terbaru Prof. Dr. Cecep Darmawan yang menjadi Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Publik UPI.
Sekretaris Jenderal IKA PKn UPI, Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.Ip., M.Si., M.H. dihubungi via telpon mengatakan turut bersyukur dan bangga dengan dipercayanya Bendum IKA PKn UPI menjabat wakil dekan.

“Ini merupakan kepercayaan dari pimpinan UPI kepada alumni PKn UPI. Semoga Ibu Siti Nurbayani amanah dalam mengemban tugas dan mari kita bantu bersama-sama,” ungkapnya.
***