Sambutan Kepala Madrasah

Selasa, 15 Januari 2019

BAHAYA LATEN KORUPSI (DANA PENDIDIKAN)

Oleh: Tubagus Saputra
Pegiat Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia


Korupsi Dana Pendidikan
Ketika negara jepang hancur akibat peristiwa bom atom pada Perang Dunia ke II, Kaisar Hirohito menanyakan kepada rakyatnya ada berapa guru yang tersisa di negaranya. Suatu tindakan yang bukan tanpa alasan berarti, melainkan sungguh tindakan pengambilan keputusan tindakan yang cerdas yang dilandasi oleh keinsyafan kepada betapa pentingnya Pendidikan. Lewat jalur Pendidikan itu lah Jepang kembali memulai peradabannya, bahkan kini Jepang menjadi negara termaju di dunia. Jika dan hanya jika melalui Pendidikan, suatu Peradaban itu bisa kembali di bangun.
Pendidikan menjadi pilar kehidupan. Suatu kehidupan mungkin saja suram dengan adanya pendidikan, akan tetapi lebih suram lagi jika tanpa adanya pendidikan. Betapa negara yang bagus sistem pendidikannya akan menghasilkan kehidupan warga negara di dalamnya pun relatif lebih baik daripada yang tidak. Sebut saja misalnya, negara Finlandia yang termashur karena kepopuleran sistem pendidikannya yang terbaik di dunia sehingga kehidupan warga negara di sana relatif lebih baik meski pun tidak seadidaya negara USA atau Rusia, tetapi warga negaranya hidup dalam kondisi berkecukupan. Oleh karena itu, tidak heran jika negara selalu memasukan pendidikan ke dalam agenda penyelenggaraan negaranya.
Lain di Finlandia lain pula di Indonesia. Di Indonesia faktanya justru bidang pendidikan menjadi komoditi terpanas dalam konteks korupsi. Seperti dikatakan  oleh wakil ketua KPK Basaria Pandjaitan bahwa fakta yang ada di KPK menemukan 20 persen dari APBN merupakan anggaran pendidikan yang tidak bisa tidak untuk bebas dari kontaminasi korupsi, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. (Di Kutip dari sumber detiknews, edisi 19 Maret 2018). Terbaru adalah kasus perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Cianjur, Jawa Barat, Irvan Rivano Mochtar atas dugaan menerima suap dana alokasi khusus (DAK) menjadi salah satu bukti bagaimana kepala daerah masih saja terjebak kilau-kilauan dan manisnya dana pendidikan.  Sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa tanpa tedeng aling-aling pendidikan di Indonesia terhambat kemajuannya akibat ulah segelintir oknum yang memiliki kekuasaan memonopoli dan mengambil keputusan tetapi lemah rasa tanggung jawab terhadap keselamatan nasib bangsa ke depan. 

Pesan Pendidikan
Merujuk catatan Indonesian Corruption Watch, terungkap bahwa selama kurun waktu 2006-2015, ada sekitar Rp 1,3 triliun dana pendidikan yang dikorupsi. Sepanjang tahun itu pula, ada 425 kasus yang masuk kategori korupsi. Bahkan, ada 17 objek yang menjadi sasaran korupsi. Di antaranya, sarana dan prasarana sekolah. Tingginya angka temuan tersebut mengonfirmasi bahwa negeri ini tengah didera oleh ancaman darurat korupsi pendidikan. Sektor pendidikan tidak hanya menjadi simpul utama dalam mencerdaskan generasi bangsa, tetapi juga menjadi ladang basah bancakan korupsi. Bagaimana tidak, dengan kucuran dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang mencapai hingga 20 persen, tentu menjadi kue menjanjikan bagi calon koruptor. Bahkan, bagi calon koruptor, kebijakan di dunia pendidikan akan terus dikuliti demi keuntungan tunggal (Di Catut dari sumber  Republika.co.id edisi, Kamis 20 Desember 2018).
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Dr. Cecep Darmawan, M.Si.,M.H mengatakan bahwa pendidikan pada hakikatnya berupaya mengalihkan generasi muda dari kondisi kegelapan menuju pencerahan, dari kebodohan dan kedunguan menjadi pencerdasan dan literasi. Pendidikan pun sekaligus akan meningkatkan nurani dan akal sehat . nilai-nilai pendidikan sejatinya akan melawan nilai-nilai koruptif (sumber : Pikiran Rakyat, Edisi Sabtu 22 Desember 2018). Oleh karena itu, Semestinya pendidikan terbebas dari tindakan korupsi, baik secara institusi maupun praktiknya, sebab bidang pendidikan merupakan garda terdepan untuk mendidik anak-anak bangsa.
Terakhir, penulis ingin menutup dengan pernyataan bernada satir dengan harapan timbul keinsyafan untuk tidak lagi ada pihak-pihak yang berkehendak untuk mengkorupsi dana pendidikan sebagai berikut : Peradaban lahir karena pendidikan. Tetapi Pendidikan juga merupakan lahan yang amat basah untuk korupsi. Korupsi itu semacam penyakit sosial yang merusak peradaban. Maka dengan demikian, untuk menghancurkan peradaban suatu bangsa. Korupsi saja dana pendidikannya.
Semoga Pendidikan bangsa ini, diridhoi oleh Allah Swt.  

Referensi :
Surat Kabar Pikiran Rakyat, Edisi Sabtu 22 Desember 2018

Sabtu, 12 Januari 2019

Aa Nurdiaman Langganan Jadi Penulis Soal PPKn Tingkat Nasional

AA (tengah berkemeja kuning kotak) bersama guru penulis soal lainnya

www.ika-pkn-upi.org | AA Nurdiaman atau dikenal dengan Aa dua tahun berturut-turut terpilih menjadi penulis soal PPKn. Ia berhasil lolos dalam proses seleksi ketat yang diadakan oleh  Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). 

Menariknya Aa sendiri bukan guru PPKn di SMP, SMA, atau SMK melainkan di MTs. Sehingga ia menjadi satu-satunya penulis soal dari madrasah. AA sendiri saat ini guru PNS di MTs Negeri 13 Ciamis, Jawa Barat.

Alhamdulillah, saya lolos seleksi tahap pertama (seleksi administrasi) pada Sistem Inovatif Aplikasi Penilaian (SIAP). Selanjutnya tahap kedua seleksi substansi/materi berupa penugasan sejumlah indikator,” ujar suami Lina (Geografi UPI 96) itu.

Ia menambahkan terpilih menjadi penulis soal PPKn sejak tahun 2017. Awalnya  mendapat informasi seleksi dari seorang teman. “Bersyukur jadi penulis soal sehingga menambah wawasan terkait penulisan soal yang baik. Selain itu bisa bertemu dengan guru-guru penulis soal lain dari berbagai penjuru tanah air,” terangnya.

AA merupakan alumni PKn angkatan 94 atau seangkatan dengan Lukman Surya Saputra dan Ida Rohayani. Saat menjadi mahasiswa PKn UPI, ayah dari Haya Fathin dan Mohammad Fathan ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa FPIPS UPI periode 1996-1997.

Deni Kurniawan Asari/Ikapknupi


Kamis, 03 Januari 2019

DR. HERMAN EKA PERMANA Alumni Angkatan 83 Meninggal Dunia

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'uun.
Keluarga besar IKA PKn UPI turut berdukacita yang dalam atas meninggalnya:
 

DR. H. HERMAN EKA PERMANA bin M. Idik Sastraatmaja (Alumni PKn angkatan 83. Usia 55 tahun (suaminya DINI DUNGCIK). Pada pukul : 01.00 WIB
Alamat : Jl. Srijaya negara Lrg. Hasan As Bukit Lama Palembang.
Jenazah akan di kebumikan hari ini di Nagasewidak Plaju Palembang setelah shalat Jum'at.

Semoga almarhum meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan diampuni segala dosa-dosanya serta diterima segala amal kebaikannya dan keluarga yang berduka Allah swt beri kesabaran serta keikhlasan.


Apabila almarhum semasa hidupnya ada kesalahan dan kekhilafan mohon perkenan untuk dimaafkan.
 

Terimakasih.
Wassalamu'alaikum.

Senin, 26 November 2018

Yuyus Kardiman Jadi Narasumber Workshop di Universitas Palangkaraya

Yuyus Kardiman (paling kiri) saat tampil menjadi narasumber
Alumni PKn UPI angkatan 1993 yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta, Yuyus Kardiman belum lama ini menjadi narasumber workshop. Ia menyampaikan materi tentang Penguatan Pendidikan Pancasila bagi para dosen MKU di Universitas  Palangkaraya.

Tema worskhop bertajuk "Pengembangan Model Kolaboratif Proyek Melayani Berbasis Nilai Huma Betang  pada Aplikasi Tabela Sebagai Strategi Memperkuat Kohesi Nilai-nilai Pancasila"

Mantan aktifis kampus tersebut seringkali tampil pada acara seminar atau workshop pada kegiatan dosen, guru, dan mahasiswa. Dalam forum MGMP PPKn Yuyus juga sering menjadi instruktur dengan materi inovasi pembelajaran PKn.



Karim Suryadi Dapat Penghargaan Narasumber Kooperatif

Karim Suryadi saat menerima penghargaan dari IJTI Jabar

www.ika-pkn-upi.org | Kembali, alumnus PKn UPI menorehkan prestasi membanggakan. Karim Suryadi yang kesehariannya berprofesi sebagai dosen UPI mendapatkan penghargaan sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam acara 'Malam Anugerah Tokoh Jawa Barat 2018'. Karim dinobatkan sebagai narasumber kooperatif. Penghargaan itu diberikan oleh Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia Jawa Barat (IJTI Jabar).   

Selain Karim tokoh yang mendapatkan penghargaan diantaranya Ridwan Kamil, Ahmad Heryawan, Agung Budi Maryoto, Dede Yusuf Macan Efendi, Didi Turmuji, Dedi Mulyadi dan lainnya. Jumlahnya sebanyak tiga belas orang.

Malam anugerah tokoh Jabar itu digelar di Hotel El-Royal, Kota Bandung, Sabtu (24/11/2018) lalu dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. 

Karim bersaama isteri tercinta
Saat menerima penghargaan, Karim didampingi isteri tercintanya, Tusti Setiawati yang juga adik angkatan saat kuliah di PKn UPI. 

“Alhamdulillah.. tugas kita bekerja dengan baik, jangan berharap sanjungan apalagi atas sesuatu yang sudah menjadi tugas kita. Berusahalah melakukan sesuatu yang melampaui tugas selagi tidak dilarang (mubah), karena itu tambahan amal,” ujarnya.

Ia menambahkan baginya menjadi nara sumber merupakan panggilan nurani untuk menjaga marwah ruang publik tetap merdeka dengan gagasan menjadi penghelanya. 

“Lebih dari itu, menjadi nara sumber harus siap dengan jawaban atas pertanyaan tak terduga. Untuk menyiapkannya membacalah setiap saat,” terang Dekan FPIPS UPI periode 2010-2015 itu.

Segenap keluarga besar IKA PKn UPI turut bersyukur dan bangga. Terus berkarya untuk bangsa. Semoga prestasi Karim ini menginspirasi para alumni PKn lainnya.
(Deni KurniawanAs’ari/IKAPKNUPI)

Selasa, 13 November 2018

CPNS dan Potret Buram Lapangan Pekerjaan Kita

Oleh: Dadan Rizwan Fauzi, S. Pd
Alumni PKn UPI dan  Mahasiswa Parcasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

Akhir-akhir ini berita lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat terutama, para pencari kerja. Setelah Empat tahun tidak dibuka karena ada program moratorium, akhirnya lowongan CPNS kembali dibuka pada tahun ini. Kehadiran test CPNS yang saat ini sedang berjalan bagaikan oase di gurun pasir bagi para pencari kerja. 

Lowongan CPNS tersebut memberikan secerca harapan bagi masyarakat di seluruh tanah air yang mengidam-idamkan menjadi abdi negara. Pasalnya setiap warga Negara memiliki hak yang sama dalam memperebutkan formasi CPNS tanpa membedakan agama, ras, suku dan golongan. Selain itu hak warga Negara untuk mengikuti seleksi tersebut juga dijamin oleh konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2), yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pada lowongan CPNS tahun ini tersedia ribuan formasi dari berbagai instansi pusat maupun daerah. Seperti yang dilansir oleh www.liputan6.com terdapat 76 K/L dan 525 pemda yang resmi mengumumkan pembukaan seleksi CPNS 2018, dengan jumlah total formasi tersedia 238.015. Berdasarkan perhitungan tersebut, 51.271 posisi di antaranya akan ditempatkan di pemerintah pusat. Sementara 186.744 lainnya diperuntukkan bagi instansi daerah. Adanya persebaran lowongan CPNS di berbagai instansi di pusat maupun di daerah menjadi magnet tersendiri bagi para pencari kerja.

Potret angka Pengangguran
Ketatnya persaingan dalam seleksi CPNS tidak dapat terhindarkan, hal tersebut dapat terlihat dari data Badan Kepegawaian Negara ( BKN) yang dimuat dihalaman kompas.com, tercatat sebanyak 4.436.694 akun pelamar di situsweb sscn. bkn.go.id, dan ada sebanyak 3.627.981 orang yang akan menjalani tahapan verifikasi oleh instansi terkait dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam seleksi administrasi yang dirilis oleh BKN.

Fenomena ini tidaklah mengherankan, mengingat jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia per Februari 2018 berjumlah 6,87 juta orang atau 5,13%. Angka ini turun sekitar 2% dibandingkan dengan Februari 2017 yang berjumlah 7,01 juta orang atau 5,33%. Jika dilihat menurut tingkat pendidikan, maka persentase pengangguran tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8,92%. Sedangkan untuk pendidikan SD ke bawah angkanya 2,67%, lalu sekolah menengah pertama (SMP) 5,18%, sekolah menengah atas (SMA) 7,19%, diploma I-III sebesar 7,92%, dan Universitas 6,31%.

Meskipun secara data statistik tingkat penggangguran di Indonesia mengalami penurunan, namun secara keseluruhan angka pengangguran ini masih bisa dikatakan cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena tidak sesuainya kompetensi ilmu dengan kebutuhan di dunia kerja dan kualifikasi yang dimiliki. Selain itu, tidak seimbangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap masih menjadi faktor utama.

Kemudian, penyebab utama tingginya pengangguran terlebih pengangguran terdidik yang bergelar sarjana adalah mindset ketika lulus dari perguruan tinggi, sebagian besar lulusan perguruan tinggi hanyalah berkeinginan menjadi pencari kerja (job-seeker) dan jarang yang berkeinginan menjadi pencipta kerja (job-creator) sehingga seringkali mengesampingkan kemampuan dan potensi diri para sarjana yang sesungguhnya.

Disisi lain, sebagian masyarakat Indonesia masih terpengaruh budaya feodalisme yang menganggap bahwa PNS merupakan pekerjaan yang aman, terjamin serta prestisius. Potret dan pemikiran yang berkembang di masyarakat tersebut mengakibatkan setiap kali ada formasi CPNS selalu di tunggu oleh semua pihak. Hal ini mengakibatkan pasar tenaga kerja kita stagnan, karena masih banyaknya orang yang sudah bekerja di swasta masih tetap ikut CPNS, bahkan sampai ada yang menganggur demi menunggu CPNS.

Kegagalan Dunia Pendidikan
Meskipun terdapat ribuan orang berbondong-bondong untuk mengikuti seleksi CPNS namun kenyataanya hanya sedikit yang lolos. Hal ini menunjukkan bahwa, dunia pendidikan kita belum mampu menyiapkan para lulusannya untuk memiliki karakteristik dan kemampuan diri sesuai dengan yang dinginkan oleh pemerintah melalui PerMen PAN RB No 37 Tahun 2018 tentang passing grade atau nilai ambang batas peserta lolos ke tes selanjutnya adalah dengan rincian nilai 143 untuk TKP, 80 untuk TIU dan 75 untuk TWK.

Selain itu, potret dunia pendidikan kita juga belum mampu menciptakan sumber daya manusia yang berjiwa entepreneur yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga para lulusan ini selalu bergantung terhadap kebijakan pemerintah mengenai lowongan pekerjaan. Akibatnya, banyak para sarjana yang setelah lulus pusing untuk mencari pekerjaan, banyak yang menjadi pengangguran intelektual yang bukan lagi disebut mahasiswa namun juga belum mendapatkan pekerjaan .

Tingginya jumlah pengangguran terdidik dan tidak meratanya persebaran jumlah lapangan kerja di berbagai wilayah tersebut memberikan warning kepada semua pihak untuk menangani permasalahan pengangguran, karena apabila tidak diantisipasi secara cepat dan tepat akan menjadi bom waktu. Dampaknya, jumlah angka ketergantungan dan angka kriminalitas semakin meningkat akibat semakin tingginya kesenjangan sosial dimasyarakat.

Dengan demikian sudah seharusnya visi dan misi pendidikan diperbaiki dan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman, di mana perlu keahlian untuk bertahan hidup. Pemerintah perlu membuat formulasi kebijakan pendidikan berbasis penciptaan lapangan pekerjaan bukan orientasi siap kerja. Sehingga lulusan lembaga pendidikan tidak selalu terpaku dengan lowongan pekerjaan seperti CPNS saja,  namun mereka harus mampu menjadi solusi dalam mengangkat perekonomian rakyat ditengah carut marutnya sistem lapangan pekerjaan yang ada.