ispi

Sambutan Kepala Madrasah

Sabtu, 21 Oktober 2017

Prof. Karim Suryadi, Dosen Paling Aktif Mengisi Talkshow TV

Rasa bangga kembali dirasakan oleh segenap alumni PKn UPI. Karim Suryadi, salah satu dosen PKn UPI yang juga Dewan Pensehat IKA PKn UPI baru-baru ini dinilai sebagai dosen UPI yang paling aktif mengisi talkshow di TV. Penilaian tersebut dikemukakan langsung oleh Rektor UPI, Asep Kadarohman saat pidato Peringatan Dies Natalis ke-63, Jum'at (20/10/2017) lalu.

"Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Prof. Dr. H. Karim Suryadi, M.Si. sebagai dosen yang aktif mengisi acara talkshow di TV," ujar rektor UPI PAW 2015-2020 itu.

Karim Suryadi saat tampil di CNN Indonesia
Seperti yang diketahui bersama bahwa Karim Suryadi selama ini sering diminta sebagai narasumber di berbagai stasiun televisi. Ia pernah mengisi di TVOne, CNN, Kompas TV, Metro dan lainnya. Biasanya Karim menjadi pembicara dalam kapasitasnya sebagai pakar komunikasi politik.
Nampaknya dosen UPI yang seringkali "nongol" di TV adalah dirinya. Wawasannya  luas dan bicaranya lugas merupakan ciri khas dari dosen kelahiran Subang, 14 Agustus 1970 itu. Ia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) periode 2010-2016.

Dalam laman Wikipedia dijelaskan mengenai profilnya. "Selain sebagai akademisi, ia juga dikenal sebagai pengamat politik, peneliti, narasumber, kolomnis, dan penulis.  Sosoknya sering tampil sebagai narasumber talkshow dan diskusi politik di media televisi nasional. Namanya pernah disebut sebagai salah satu tokoh Jawa Barat yang diunggulkan sebagai calon menteri pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adapun di tingkat regional Jawa Barat alumni PPKn Universitas Pendidikan Indonesia ini disebut sebagai tokoh yang diperhitungkan menjadi bakal calon Gubernur Jawa Barat 2018."

(DKA)

Rabu, 18 Oktober 2017

Cecep Darmawan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Politik UPI


Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengukuhkan Prof. Dr. H. Cecep Darmawan, S.Pd., S.Ip., M.Si., M.H. sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu politik pada Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS). Pengukuhan dilaksanakan di Gedung Ahmad Sanusi Kampus UPI jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung, Selasa (17/10/2017).

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan pidato pengukuhannya sebagai guru besar ilmu politik dengan judul “Optimalisasi Fungsi Peran DPR RI: Perspektik Ilmu Politik”.


Cecep mengatakan anggota dewan harus meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan secara terprogram dan berkelanjutan.

“Perlunya staf ahli kelembagaan DPR, disamping staf ahli anggota DPR, yang direkrut dari para ahli atau pakar dalam bidang masing-masing sesuai kebutuhan. Selain itu studi hukum melalui pendekatan sejarah akan dapat membantu untuk sampai pada satu harapan bahwa ke depan akan dapat dirumuskan hukum yang lebih berkeadilan,” ujarnya. 

Menurutnya untuk meningkatkan peran anggota dewan perlu upaya memberdayakan partai melalui reformulasi model-model rekruitmen dan kaderisasi anggota partai secara berjenjang, bekesinambungan, dan terprogram. Selain itu partai politik harus melakukan reformulasi dan reorientasi sistem rekruitmen dan kaderisasi yang berkualitas agar melahirkan politisi yang cerdas, kapabilitas, dan berintegritas.

“Dengan demikian akan terhindar kader “akar jenggot” atau kader “kutu loncat” antarpartai. Partai bukanlah layaknya perusahaan yang menampung dan menyalurkan  tenaga kerja, dan politisi bukan layaknya seperti tenaga kerja biasa atau pekerja politik yang mencari fasilitas dan gaji semata,” tegas Sekjen IKA PKn UPI itu.

Momentum pengukuhan Prof. Cecep Darmawan sebagai guru besar mendapat apresiasi dari tokoh nasional. Mulai dari Ketua Mahkamah Konstitusi RI Arief Hidayat, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita,  Deputi Sesneg RI  Dadan Wildan, Rektor Universitas Negeri Semarang  Fathur Rokhman, sampai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid. Tak ketinggalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jabar,  Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Departemen PKn UPI, instansi kerja tempat Cecep Darmawan mengabdikan diri selama ini.

Begitu pula ucapan selamat disampaikan alumni PKn UPI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Diantaranya dari Sabarudin, alumni yang kini menjadi Kepala SMA Negeri Gantung Bangka Belitung. "Mantap. Selamat untuk Prof. Cecep. Semoga sukses selalu," ujarnya. "Alhamdulillah... wilujeng kang. Mugia barokah sareng manfaat," ucapan dari Yuyus Kardiman (Alumni, Dosen UNJ) melalui Grup FB IKA PKn UPI. Ucapan senada disampaikan Marzuki Rachman yang kini menjadi Pengawas SMK di Provinsi Banten. "Congratulation Kang Cewan, semoga barokah ilmunya."

Sedianya Gubernur Jabar akan turut menghadiri pengukuhan Cecep. Namun mengingat padatnya acara, akhirnya Gubernur diwakili oleh Kepala Kesbangpol Jabar Rudi Ganda Kusumah.  Keluarga besar Cecep Darmawan dari Pesantren Bahrul Ulum  Kabupaten Subang semakin melengkapi acara pengukuhan tersebut.

Selepas pengukuhan selesai acara pun dilanjutkan di Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan sambutan dari Dekan FPIPS UPI dan diakhiri dengan ramah tamah.

***









Rabu, 12 Juli 2017

Alumni PKn S1 Angkatan 1988 Bertemu Rencanakan Reuni Akbar

Alumni PKn UPI S1 Angkatan 1988 beberapa waktu lalu mengadakan pertemuan. Acara dilangsungkan di Travelo Hotel Bandung, Jawa Barat. Hadir dalam pertemuan tersebut Siti Nurbayani  atau dikenal Teh Yeni yang menjabat Wakil Dekan FPIPS dan Bendahara Umum IKA PKn UPI,  Kang Karim Suryadi,  mantan Dekan FPIPS UPI  yang juga penasehat IKA PKN UPI  dan tak ketinggalan Sekjen IKA PKn UPI, Cecep Darmawan yang dikenal dengan nama Kang Cewan. 

“Ya kita bertemu untuk berbagi pengalalaman masa lalu, sembari nostalgia sekaligus merencanakan kegiatan reuni akbar,” ungkap Kang Cewan.

Kemudian   Siti Nurbayani atau Teh Yeni menjelaskan bahwa rencana reuni akbar akan digelar pada bulan Januari 2018.

“Pertemuan kemarin baru rapat persiapan.  Jadi harapannya para alumni PKn yang  jauh seperti  di Padang, Belitung, Kalimantan dan lainnya sudah  mempersiapkan diri,”  tegasnya.

Teh Yeni yang saat ini mengemban amanah sebagai wakil dekan FPIPS UPI itu berharap sebagian besar atau bahkan semua alumni PKn bisa hadir.

“Ayo para alumni PKn UPI di manapun berada kini, dan berprofesi sebagai apapun untuk hadir dalam reuni akbar nanti,” pungkas Teh Yeni.

Dalam pertemuan tersebut hadir pula Kang Dedi, Kang Juhana, Kang Asep Karsipa, Teh Tini, Teh Justika, Teh Ika, Teh Eni dan Teh Entat.
***

Jumat, 07 Juli 2017

Prof. Karim, Penasehat IKA PKn UPI Ikuti Visiting Islamic Scholar di Inggris

Karim Suryadi saat presentasi di Oxford Centre for Islamic Studies
Senin 12 Juni 2017 didampingi Dr. Kevin Fogg

Salah satu Penasehat IKA PKN UPI, Prof. Dr. H. Karim Suryadi, M.Si baru-baru ini  mengikuti kegiatan Visiting Islamic Scholar di Inggris. Ia berada di Inggris selama sebulan penuh terhitung mulai 30 Mei-27 Juni 2017. Bahkan dosen PKn UPI ini berlebaran di London, Inggris. 


“Saya presentasi tentang Manaqib: Faceful Way for Getting Berkah (Blessing) yang dihadiri para peneliti Oxcis,  para mahasiswa S3 dan kalangan diaspora. Sebulan sebelum kedatangan saya, Jusuf Kalla  juga presentasi di sana,” Ujarnya.                       

Karim juga mengungkapkan selama di Inggris ia banyak berdiskusi dengan mahasiswa dan diaspora serta komunitas lokal tentang berbagai hal keislaman dan kemasyarakatan. Karim mendapat kesempatan berkunjung ke Inggris atas undangan dari KBRI London.

Selamat untuk Prof. Karim yang telah go internasional. Alumni PKn UPI memang hebat dan mantap.

(Deni)

Jumat, 30 Juni 2017

Peran Guru PKn Dalam Mencegah Disorientasi Pancasila

Oleh: Tubagus Saputra, S.Pd.
Pegiat Pendidikan Kewarganegaraan dan Alumni PKn UPI
Akhir-akhir ini situasi kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini mulai didesas-desuskan isu tentang ideologi lain yang ingin menggantikan kedudukan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar negara bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebut saja Ideologi Islam (Khilafah) dan Ideologi Komunis.Hal ini bila tidak dicegah tentu akan berimplikasi pada mara bahaya dan mara bencana yang akan merong-rong kedaulatan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu bidang pendidikan pun perlu untuk mengantisipasi ancaman nir-militer berdimensi ideologi ini. Dan salah satu ujung tombak dari upaya preventif itu adalah kehadiran daripada sosok guru. 


Guru adalah sosok yang digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Setiap apa yang diucapkan dan dilakukan guru, tak jarang itu pula yang oleh murid-muridnya perbuat. Hal tersebut karena guru merupakan inspirasi bagi kehidupan murid-muridnya. Oleh sebab itu, guru harus dapat menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya agar murid-muridnya dapat berkelakuan baik pula. 


Guru adalah teladan bagi kehidupan. Kehidupan yang harmonis merupakan tujuan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan dan bersendikan kepada Pancasila. Pancasila menjadi Ideologi dan Dasar negara bagi bangsa dan negara  Indonesia yang tidak dapat untuk ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu, guru hendaknya mampu mengajarkan dan menampilkan perilaku yang selaras dengan Pancasila. 

Pancasila bersila lima yakni, pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, Persatuan Indonesia, Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila itu harus dapat terejawantahkan dengan baik oleh setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara penting untuk memperoleh orientasi tentang Pancasila secara baik dan benar. Disinilah peran dari guru-guru PKn untuk bagaimana cara supaya setiap warga negara Indonesia agar tidak sampai harus mengalami disorientasi Pancasila. 

Ketika setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman akan konsep Pancasila secara benar maka kemajuan peradaban bangsa Indonesia niscaya akan dapat tercapai. Akan tetapi, sebaliknya jika konsep Pancasila tidak secara benar dipahami oleh setiap warga negara Indonesia maka, tunggulah kehancuran akan segera tiba. Sungguh bila sampai Indonesia ini jatuh dan terpuruk lagi dalam penjajahan akibat ketidakpahaman warga negara Indonesia terhadap Pancasila tentu merupakan aib bagi guru-guru PKn di Indonesia. 

Guru PKn memiliki peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. sebagaimana Wuryan dan Syaifullah (2008, hlm.16) mengemukakan bahwa Peran adalah “tingkah laku yang diharapkan ditampilkan sesuai dengan status sosial yang disandangnya”. Kemudian daripada itu, Ki Hajar Dewantara (dalam Apandi, 2015, hlm. 4) mengatakan bahwa peran guru adalah “Ing Ngarso Sung Tulodo (di depan memberi teladan),Ing Madya Mangun Karso (di tengah membangun kemauan), Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dukungan moril)”. Dengan demikian, guru PKn mesti mampu untuk memberi teladan, membangun kemauan, dan senantiasa memberi dukungan moril kepada setiap peserta didiknya agar dapat menjadi smart and good citizenship.

Budimansyah dan Syam (2006) mengungkapkan seorang guru PKn perlu untuk memiliki keahlian dan kemampuan dalam membaca dan menklarifikasikan serta mengoperasionalkan keharusan kurikulum (the intended curriculum) dengan dunia tersembunyi siswa (the hidden curriculum) menjadi program pembelajaran yang layak (the proper curriculum)/ merancang sebagaimana keharusannya, membaca dan menklarifikasikan nilai-moral (isi pesan) disamping muatan konsep, teori, dan hukum serta keterampilan membelajarkan (engaging) seluruh potensi diri siswa secara utuh, bahan ajar dan sumber serta media ajar secara multidimensional (domain, gatra, dan waktu), lingkungan belajar fisik dan non fisik (local-regional-nasional dan dunia), membina dan melaksanakan proses kegiatan belajar sekolah (KBS) dan penilaian yang berkesinambungan secara multidimensional- terpadu dan joyful.

Agar mata pelajaran PKn disenangi dan berguna bagi siswa maka, guru PKn harus mempunyai sikap bersahabat, mau mendengarkan siswa serta demokratis disamping kemampuannya dalam menyusun bahan pembelajaran. Seperti apa yang dikemukakan oleh Somantri (1976, hlm.42) bahwa ada suatu aturan yang dapat dipertimbangkan oleh guru PKn untuk meningkatkan mutu pengajarannya agar karakteristik guru PKn yang dedicated and well informed teacher dapat terwujud, yakni sebagai berikut :
(1)   Sikap bersahabat, tidak agresif, kooperatif, demokratis, sopan dalam memperlakukan pelajar, tapi tetap dapat memilihara wibawa.
(2)   Menghargai pendapat, perhatian pelajar dengan jalan menunjukan adanya relevansi antara pendapat tersebut dengan tujuan pelajaran PKn.
(3)   Antusias terhadap bahan pelajaran yang sedang dibicarakan
(4)   Dapat memperkaya bahan pelajaran yang terdapat dalam buku dengan sumber-sumber majalah, surat kabar, cerita-cerita film, maupun hubungannya dengan bahan pelajaran
(5)   Dapat meragakan secara skematis bahan pelajaran dipapan tulis sehingga memungkinkan siswa untuk tertarik terhadap bahan pelajaran
(6)   Dapat merumuskan teknik bertanya yang dapat menimbulkan siswa untuk mengingat, berpikir, menilai, dan berfikir kreatif.
(7)   Dapat memberi jalan kepada pelajar untuk mendorong kegiatan-kegiatan menyelidiki bahan pelajaran sehingga siswa dapat memiliki keterampilan berfikir ilmiah maupun dapat menemukan sistem nilai yang positif bagi seorang warga negara. 

Oleh sebab itu, seorang guru PKn harus memiliki karakteristik sikap dan perilaku yang senantiasa bersahabat, hangat, komunikatif, demokratis, sopan dan santun terhadap peserta didiknya dengan tetap memilihara wibawa sebagai seorang guru yang cerdas, kreatif dan inovatif dalam pembelajaran PKn yang mencerdaskan dan menginspirasi peserta didiknya guna menjadikannya smart and good citizenship.

Guru PKn mesti dapat mengejawantahkan Pancasila secara jujur dan konsekuen dalam pengajarannya kepada peserta didiknya. Hal ini supaya peserta didiknya itu tidak mengalami disorientasi Pancasila, baik dari sisi ilmu maupun pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Affandi (2014, hlm.13) mengemukakan bahwa :
gerakan kembali kepada Pancasila tidak bisa menunggu waktu lebih lama lagi. Sebab, fenomena sosial kehidupan berbangsa dan bertanah air, semakin mengkhawatirkan. Globalisasi telah membawa bangsa Indonesia kepada Ideologi yang anomali. Di satu sisi, bangsa ini semakin tercerabut dari akal kultur ideologi yang menjadi ciri khas bangsa timur yang menjunjung tinggi nilai religius dan sangat menghargai kesantunan. Di sisi yang lain, bangsa ini berupaya menggapai ideologi lain yang seperti fatamorgana. Tampak jauh seperti mempesona, tapi sesungguhnya telah runtuh dimakan zaman dan tak teruji oleh sejarah.

Merujuk pada hal tersebut, dapat disimpulkan sementara bahwa kembali kepada Pancasila adalah sesuatu yang tidak dapat untuk ditawar-tawar lagi dan guru PKn menjadi pemandu warga negara untuk menggapai itu semua. Dengan terus memperbarui kapasitas dan kapabilitasnya serta memiliki kesadaran akan hal tersebut dengan terus belajar dan berlatih meningkatkan kompetensi yang harus dimilikinya niscaya guru-guru PKn akan mampu menjelmakan tanggung jawabnya sebagai guru bangsa. Semoga Allah SWT meridho’i.

Refernsi :
Affandi, I. (2014). Idrus Affandi “Pendidik Pemimpin Mendidik Pemimpin Memimpin Pendidik”. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia
Apandi, I. (2015). Guru Kalbu. Bandung : CV. SMILE’s Indonesia Institute
Budimansyah, D. dan Syam, S. (2006). Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS-UPI
Somantri, N. (1976). Metode Mengajar Civics. Jakarta : Erlangga
Wuryan, S. dan Syaifullah. (2008).Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS-UPI

Sabtu, 03 Juni 2017

Revitalisasi Pancasila

Oleh: Cecep Darmawan
Guru Besar Ilmu Politik dan Pengurus Pusat Kajian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Universitas Pendidikan Indonesia.

(dimuat 3 Juni 2017 di HU Pikiran Rakyat)

Saya Indonesia, Saya Pancasila adalah tema yang diusung pemerintah dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila 2017. Sejak tahun lalu, 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila. Hal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Mulai tahun ini, setiap 1 Juni pun dinyatakan sebagai hari libur nasional. Meskipun ditetapkan hari libur nasional, pemerintah menginstruksikan kepada seluruh  pimpinan kementerian/lembaga dan pemda untuk menyelenggarakan upacara bendera. Dengan peringatan Hari Lahir Pancasila secara massif diharapkan seluruh komponen bangsa sadar akan pentingnya penguatan nilai-nilai fundamental Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Khusus kepada generasi muda proses internalisasi nilai-nilai Pancasila harus terus digelorakan dan disosialisasikan dengan memperhatikan kontekstualisasi zaman dan tantangannya yang berbeda.

Dalam konsideran Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila dinyatakan bahwa untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 1 Juni 1945, dan sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berikutnya konsideran tersebut menyatakan bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.

Tantangan Pancasila
Pancasila tengah menghadapi tantangan zaman. Nilai-nilai Pancasila sedang mengalami benturan peradaban khususnya dengan ideologi kapitalisme-liberalisme yang mengusung kebebasan. Pancasila pun sedang diuji oleh hiruk-pikuk persoalan bangsa yang semakin hari semakin berat khususnya menyangkut integrasi bangsa yang tergerus oleh kelompok kepentingan politik sesaat (vested interest) yang terbelah.

Kita harus akui bahwa Pancasila sebagai sistem nilai belum sepenuhnya diejawahtahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan kata lain persoalan paling fundamental dari Pancasila bukan persoalan filosofi dan konseptual, melainkan persolan implementasinya. Eksistensi dari substansi nilai-nilai Pancasila tidak diragukan lagi. Namun, Pancasila kerap mengalami berbagai kegagalan implementasi kebijakan oleh para penentu kebijakan di negeri ini. Kemiskinan masih merajalela, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat masih relatif tertinggal dengan negara lain, serta tingkat penganguran yang masih tinggi.

Disamping itu, masing terjadi berbagai pelanggaran dan  penyimpangan dari para oknum penyelenggara negara. Kepala Pusat Studi Pancasila UGM Prof. Sudjito (2016) pernah menyatakan bahwa posisi ideologi negara yang terpinggirkan bisa jadi mencerminkan para penyelenggara negara tidak begitu paham tentang ideologi negaranya. Hal ini didukung data yang dilansir Heri Santoso dari Pusat Studi Pancasila UGM (2016), bahwa dari 426 produk undang-undang dari DPR (2008-2011, terdapat 102 Undang-undang digugat ke Mahkamah Konstitusi, yang disinyalir substansi UU tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak sejalan dengan jiwa rakyat. Akibatnya Pancasila kehilangan legitimasi, kepercayaan, dan rasa memiliki dari masyarakat.

Memang harus diakui menegakkan nilai-nilai filosofi Pancasila di tengah-tengah kegalauan ideologis kaum muda tidaklah mudah. Butuh proses panjang dengan berbagai strategi dan pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian. Pancasila pernah terseok-seok dan hampir meredup pada kehidupan generasi muda bersamaan dengan runtuhnya rezim Orde Baru.

Sebagai sebuah ideologi, nilai-nilai Pancasila yang universal  masih bersarang dalam dunia ide (meminjam istilah Plato) atau pemikiran  teoritik. Gagasan Pancasila sebagai paradigma berfikir sekaligus ideologi bangsa, seyogyanya tidak berhenti pada pemikiran esensial dan fundamental dari nilai-nilai dasar Pancasila, tetapi nilai-nilai fundamental itu mesti diturunkan atau dibumikan menjadi nilai-nilai instrumental dan praksis dalam seluruh aspek kehidupan.  Dengan kata lain, nilai filosofis dan teoretis Pancasila harus dapat diejawahtahkan ke dalam nilai-nilai praksis kehidupan masyarakat kita. Bagaimana pula nilai-nilai itu menjadi filter bagi  berbagai ancaman nilai-nilai luar yang bertentangan dengan hakikat nilai-nilai Pancasila.

Jangan pernah lagi terjadi proses pendangkalan pemahaman Pancasila oleh kelompok-kelompok yang tidak paham akan nilai-nila esensial Pancasila. Seolah-olah dirinyalah yang paling Pancasila dan yang lain dianggap anti Pancasila. Distorsi pemahaman dan peminggiran atas esensi nilai-nilai Pancasila inilah yang kemudian memicu mispersepsi dan miskonsepsi tentang Pancasila. Begitu pula, tidak boleh lagi terjadi politisasi Pancasila yang menempatkan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan untuk melakukan rezimentasi dan hegemoni kekuasaan politik penguasa. Kondisi ini akan melahirkan dominasi atas struktur berfikir yang distorsif oleh dan atas nama kekuasaan politik untuk kepentingan pragmatisme penguasa semata. Harus juga dihindari slogan dan jargon Pancasila dengan memonopoli tafsir tunggal kebenaran atas kepentingan politik sempit sebagaimana terjadi dalam era Orde Baru. Pada saat itu terjadi hubungan diametral yang asimetris antara penguasa sebagai penafsir tunggal kebenaran dengan rakyat sebagai objek keputusan dan kebijakan pemerintah yang monolitik. Saat itu ideologi menjadi alat penindasan kaum marginal bagi pemuasan hasrat kekuasaan. Terjadilah fenomena hegemoni kekuasaan atas seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala kekuatan civil society dikuasai oleh hegemoni penguasa. Pemikiran kritis dibungkam dan rakyat “dijinakan” dengan dalih keamanan dan ketertiban. Semenara, kuasa rakyat mengalami posisi zero sum, yakni suatu kondisi penguasa sarat akan kekuasaan yang kokoh, sementara rakyat nyaris tak punya daya tawar (bargaining) apa pun.

Solusi
Ke depan kita membutuhkan upaya revitalisasi Pancasila sebagai ideologi kritis yang menyadarkan pentingnya seluruh elemen bangsa bangkit dan bahu-membahu merekatkan integrasi nasional dalam wadah NKRI. Empat konsensus dasar (Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) harus menjadi ruh bagi pengkhidmatan kita kepada bangsa dan negara dan menjaga marwah NKRI sebagaimana amanat para pendiri bangsa ini, menuju negeri yang merdeka, adil makmur, dan sejahtera lahir-batin.

Pancasila sebagai sistem nilai yang utuh dan bulat harus tercermin dalam semua kebijakan pemerintah dan pembiasaan serta pembudayaan kehidupan masyarakat. Selain itu, dalam rangka revitalisasi Pancasila, diperlukan keteladanan para pemimpin dan penyelenggara  negara, seraya diikuti oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
****